JAKARTA, KOMPAS.com - Ajang balap mobil listrik Formula E 4 Juni 2022 mendatang dipastikan akan digelar tanpa dukungan sponsor dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pasalnya, kerja sama sponsor dengan PT Kilang Pertamina International selaku anak perusahaan PT Pertamina mendadak dibatalkan.
“(BUMN) enggak ada, sudah fix enggak ada,” kata VP Organizing Committee (OC) Formula E Iman Sjafei, Rabu (1/6/2022), dilansir dari Tribun Jakarta.
Dengan demikian, maka saat ini hanya ada 29 perusahaan swasta dan satu BUMD yang menjadi sponsor Formula E.
Tiga hari jelang balapan, Iman pun memastikan tak akan ada lagi sponsor yang masuk untuk mendukung gelaran balap mobil listrik terbesar di dunia ini.
“Kayaknya sih enggak ada (sponsor masuk lagi), sudah enggak ada lagi, sudah selesai. Yes sponsornya 29 swasta dan 1 BUMD,” ujarnya.
Baca juga: Sudah Ajukan Proposal ke Erick Thohir, Formula E Belum Juga Dapat Sponsor BUMN 6 Hari Jelang Balapan
Sebelumnya, panitia sempat mengumumkan Pertamina Renewable Diesel (RD) sebagai produk dari PT Kilang Pertamina Internasional masuk dalam daftar sponsor.
Namun belakangan, kerjasama itu dibatalkan.
Sebab, dalam skema kerjasama itu, PT Kilang Pertamina hanya mau memberikan diskon untuk produk bahan bakarnya.
“Bentuk sponsorship itu bukan sponsor, tapi mereka ngasih diskon dari pembelian bahan bakar,” ujar Imam.
Iman menyebut, bahan bakar Pertamina Renewable Diesel itu memang dibeli oleh panitia Formula E untuk menyalakan generator yang digunakan untuk pengisian ulang baterai mobil balap listrik.
PT Kilang Pertamina International pun awalnya hendak memberikan diskon sebanyak Rp 1 miliar dari total pembelian bahan bakar yang mencapai Rp 3 miliar.
Baca juga: Anak Perusahaan Pertamina Batal Jadi Sponsor Formula E, Ini Sebabnya
Namun, Panitia Formula E akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil diskon tersebut demi prinsip Good Corporate Government (GCG).
Pasalnya, diskon yang diberikan itu dikhawatirkan akan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pihak panitia baru saja memutuskan enggak mengambil diskonnya. Jadi, most likely enggak jadi. Karena kami pikir pemberian diskon ini akan dicek BPK,” ujar Imam.