Stasiun Manggarai Mau Jadi Stasiun Sentral, Pemprov DKI Bisa Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana menjadika Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral memang masih banyak menyisakan persoalan. Meski begitu, rencana itu masih mungkin dijalankan asalkan pemerintah pusat turut melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih, mayoritas masyarakat dari Bogor, Depok, Tangerang yang memanfaatkan kereta rel listrik (KRL) commuter line bekerja di Jakarta.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno berujar keterlibatan Pemprov DKI Jakarta dapat dilakukan dengan membuka lahan. Menurut dia, saat ini banyak lahan dimanfaatkan warga setempat sebagai tempat hunian di sekitar Manggarai.

Baca juga: Manggarai Bakal Jadi Stasiun Sentral, Mungkinkah?

"Koordinasi harus dengan Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Kereta Api Indonesia, Pemprov DKI Jakarta untuk merangkul masyarakat sekitar," tutur ujar Djoko dikutip keterangannya, Senin (6/6/2022).

Djoko menuturkan pengembangan Stasiun Manggarai masih memungkinkan untuk dilakukan pada 5-10 tahun mendatang. Pasalnya, saat ini masih ada Balai Yasa di Manggarai yang bisa digeser atau dipindahkan untuk kemudian lahannya dikembangkan sebagai stasiun. Bahkan, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) juga dinilai masih memungkinkan untuk dibangun di sekitar Stasiun Manggarai.

"Untuk menjadi stasiun besar dengan melayani antar kota, Stasiun Manggarai perlu daya dukung lingkungan seperti parkir. Sementara, banyak lahan di sekitar Manggarai yang dipakai warga," ujar Djoko yang juga merupakan akademikus program studi teknik sipil Unika Soegijapranata.

Baca juga: Stasiun Manggarai Dinilai Masih Kantongi Persoalan Bottleneck Kereta

Selain penertiban lahan, Djoko mengatakan penyediaan pemukiman untuk mengganti hunian yang ditertibkan juga butuh waktu. Artinya, pemerintah harus warga harus menyediakan permukiman terlebih dulu. Meskipun penertiban lahan memang bukan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, Djoko menilai urusan penertiban ini berkaitan dengan warga ibu kota.

Djoko menilai setelah stasiun pusat terealisasi, Pemprov sebetulnya juga bisa mendapat keuntungan, salah satunya memiliki bangunan stasiun yang megah dan luas. Untuk itu, persoalan lahan ini penting untuk disikapi serius karena berpengaruh pada daya dukung operasional Stasiun Manggarai itu sendiri.

"Untuk menjadi stasiun besar, paling tidak Stasiun Manggarai memiliki lahan parkir seluas Stasiun Gambir. Selain itu juga ada layanan bus bandara dan bus Damri ke Lampung," kata Djoko.

Di sisi lain, Djoko menekankan perlu kerja ekstra untuk mengatur arus penumpang yang begitu berjubel di saat jam sibuk dan semua ingin cepat. Namun, kata dia, perubahan harus tetap berlangsung. Tidak hanya penumpang yang melakukan penyesuaian, masinis KRL pun turut melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan seperti sekarang ini.