Pemkab Bekasi Beri Sanksi Perusahaan Pembuang Limbah Pencemar Lingkungan

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memberikan sanksi administratif kepada PT Kimu Sukses Abadi yang berlokasi di Jalan Telaga Asih, Kampung Cibitung, Cikarang Barat.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, pemberian sanksi dilakukan karena PT Kimu Sukses Abadi terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Perizinan Berusaha.

"Dengan ini saya menyerahkan Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup, tentang sanksi administratif. Memutuskan, menetapkan sanksi kepada PT. Kimu atas pelanggaran ketidaktaatan peraturan Perizinan Berusaha," ujar Dani, dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: WALHI Nilai Jakarta Tak Punya Skema Besar Atasi Pencemaran Sungai Baca juga: Wagub DKI Minta Warga Proaktif Laporkan Dugaan Pencemaran Lingkungan ke Pemprov

Dani mengatakan bahwa pemberian sanksi itu dilakukan setelah pihaknya menerima aduan dari masyarakat tentang limbah pencucian tinta printing golongan B3.

"Kami mendapat laporan, bahwa ada kegiatan pabrik kemasan dan ada aktivitas printing dengan menggunakan bahan tinta. Tinta tersebut dicuci dan menyebabkan limbah yang termasuk dalam golongan B3," tutur Dani ucapnya.

Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihaknya kemudian mendapati bahwa PT Kimu juga tidak memiliki Perizinan Berusaha dan sarana prasarana yang tidak memadai untuk baik untuk penyimpanan dan pengolahan limbahnya.

Baca juga: Parasetamol di Teluk Jakarta, Peneliti Harap Pemerintah Perkuat Regulasi Pengolahan Limbah

"Hanya dari sisi pengolahan limbahnya saja, setelah diinspeksi, ternyata perizinannya tidak ada. Sarana prasarananya tidak memadai baik dari penyimpanan tetap, penyimpanan sementara dan pengolahan limbahnya," lanjut Dani.

Pemkab Bekasi kemudian memberi surat paksaan untuk menghentikan kegiatan pengolahan limbah, hingga seluruh syarat-syarat yang diberikan terpenuhi.

Jika dalam jangka waktu yang diminta tidak terpenuhi, Pemkab Bekasi akan menutup total aktivitas industri tersebut.

"Kalau dalam jangka waktu tadi ada yang sampai 7 hari atau 20 hari tidak dipenuhi, maka kita bisa tutup secara total,” katanya.