Dukung Cuti Melahirkan 6 Bulan, Pemkot Tangsel: Selama Itu Terbaik, Kami Siap Fasilitasi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mendukung usulan cuti melahirkan diperpanjang menjadi enam bulan.

"Kami mengikuti apa yang diinstruksikan, apa yang ada di aturan dari pusat. Selama itu yang terbaik untuk ibu hamil membutuhkan waktu untuk cuti, ya kami siap untuk memfasilitasi," ujar Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan di Balai Kota Tangsel, Senin (20/6/2022).

Ia menilai, aturan itu tidak akan menjadi aturan diskriminatif.

"Menurut saya tidak (diskriminatif) sih, karena sekarang antara laki-laki dan perempuan ini kan kompetitif kemampuan. Sekarang kalau misalkan perempuan tersebut memang kompetensinya lebih dari laki-laki, pasti perusahaan tetap pilih perempuan," jelas Pilar.

Baca juga: Khawatir Pekerja Perempuan Dikesampingkan karena Cuti Melahirkan 6 Bulan, Warga Harap RUU KIA Lindungi Hak Perempuan dalam Bekerja

Menurut Pilar, perusahaan atau tempat bekerja tidak akan dirugikan dengan aturan diperpanjangnya masa cuti melahirkan menjadi enam bulan dari sebelumnya hanya tiga bulan.

"Menurut saya enggak. Karena saya lihat di Tangsel ini perusahaan sudah melihat jangka panjang. Kan di Tangsel ini juga bukan tipikalnya buruh pabrik-pabrik yang mungkin berganti setiap tahun kontraknya," kata Pilar.

Ketentuan mengenai masa cuti melahirkan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu hanya tiga bulan.

Baca juga: Soal Cuti Melahirkan 6 Bulan, Warga: Waktu bersama Anak Lebih Lama dan Fokus Berikan ASI

Melalui Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), cuti melahirkan diperpanjang menjadi enam bulan dan masa waktu istirahat untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran 1,5 bulan.

Menurut Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/6/2022), pengaturan ulang masa cuti ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi ibu setelah melahirkan.

Puan mengatakan, terdapat sejumlah hak dasar yang harus didapat seorang ibu, di antaranya hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, hingga hak mendapat perlakuan khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

Baca juga: Soal Cuti Melahirkan 6 Bulan, Wali Kota Tangerang: Saya Riset Dulu

Tak kalah penting, hak ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk di tempat bekerja.

Selain itu, setiap ibu juga wajib mendapat hak atas waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja.

RUU KIA, kata Puan, menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan.