Anies Ganti Dirut PAM Jaya Jelang Berakhirnya Kerja Sama Swastanisasi Air di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengangkat Arief Nasrudin sebagai direktur utama PAM Jaya pada Sabtu (16/8/2022).

PAM Jaya diketahui merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Dengan diangkatnya Arief Nasrudin, Syamsul Bachri Yusuf resmi turun dari jabatannya sebagai direktur utama PAM Jaya.

Baca juga: Manuver Wali Kota Depok Ingin Gabung ke Jakarta, Berujung Teguran dari Wagub Jawa Barat

Plt Kepala Badan Pembinaan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Budi Purnama berujar, pergantian direktur utama dilakukan mengingat akan berakhirnya kerja sama swastanisasi air antara PAM Jaya dengan mitra swasta, yakni Palyja dan Aetra, pada 31 Januari 2023.

Menurut Budi, berakhirnya kerja sama itu menuntut persiapan dan kesiapan dari stakeholder PAM Jaya, termasuk direktur utamanya.

"Pada masa transisi (pengakhiran), kunci keberhasilan pelaksanaannya berada pada peran masing-masing perusahaan (PAM Jaya, Aetra, dan Palyja), di mana setiap perusahaan dituntut untuk dapat saling bekerja sama, proaktif, dan partisipatif, serta adaptif dalam melakukan proses transisi," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu.

Baca juga: Permukiman Warga Cilandak Timur Kerap Banjir karena Tak Ada Turap, Ketua RT: Sudah 3 Kali Diajukan ke Pemprov DKI

"Sedangkan pada masa transformasi, PAM Jaya harus memastikan pelayanan tetap berjalan tanpa terganggu dengan proses perubahan yang dilakukan," sambung dia.

Budi mengatakan, pergantian direktur utama adalah bagian dari upaya dan strategi yang dilakukan pemilik modal untuk menempatkan pengurus PAM Jaya yang berpengalaman dan profesional.

Budi menilai bahwa Arief Nasrudin yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai direktur utama Pasar Jaya, BUMD DKI Jakarta lainnya, memenuhi kriteria yang dibutuhkan saat proses transisi dan transformasi PAM Jaya.

"Ia (Arief) diharapkan mampu bekerja sama dengan semua stakeholders dalam menyelesaikan proses transisi dan transformasi sesuai peraturan perundang-undangan," ucap Budi.