Organda DKI Nilai Pemasangan Stiker soal Sanksi Pidana Efektif Cegah Pelecehan Seksual di Angkot

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menilai, pemasangan stiker yang mencantumkan sanksi pidana efektif untuk mencegah pelecehan seksual di angkutan kota (angkot).

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bakal menempelkan stiker di angkot, yang berisikan nomor pengaduan tindakan pelecehan seksual dan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan.

Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengatakan, upaya tersebut bisa menimbulkan efek psikologis terhadap pelaku pelecehan seksual di angkot.

Baca juga: Aturan Tergesa-gesa Pemisahan Tempat Duduk di Angkot, Digantikan dengan Stiker, CCTV, hingga Kurikulum Sopir

"Ya karena sanksi itu dijelaskan di stikernya. Dengan demikian ada efek psikologis yang memengaruhi," paparnya saat dihubungi, Senin (18/7/2022).

Ia menuturkan, stiker itu juga menjadi media edukasi kepada penumpang. Sehingga, penumpang angkot diharapkan lebih sadar terhadap tindakan pelecehan seksual.

Kemudian, penumpang juga diharapkan bisa merekam aksi tindakan pelecehan seksual yang terjadi sebagai alat bukti.

"Misal yang duduk di depannya bisa memotret atau buat video sebagai alat bukti. Dan (pelaku pelecehan) bisa kena sanksi pidana. Jadi penempelan stiker itu bersifat edukatif," kata Shafruhan.

Dia menyebutkan, berdasarkan hasil rapat, penempelan stiker itu bakal terealisasi pada pekan ini oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Kini, pihak ketiga tengah mencetak stiker yang berjumlah ribuan tersebut.

"Kami harapkan dalam seminggu ini beres," ujar dia.

Baca juga: Batalkan Pemisahan Tempat Duduk, Pemprov DKI Wajibkan Angkot Pasang Stiker Nomor Aduan

Untuk diketahui, pada mulanya, Pemprov DKI berencana memisahkan antara penumpang perempuan dan laki-laki dalam sebuah angkot untuk mencegah tindakan pelecehan seksual. Namun, rencana itu batal.

Kemudian, Pemprov DKI mempertimbangkan untuk membuat angkot khusus perempuan.

"Usulan itu kami pertimbangkan, ada juga ibu-ibu yang menyampaikan hal yang sama," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kamis (14/7/2022).

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, Pemprov DKI tidak bisa langsung menerapkan kebijakan tersebut.

Riza mengaku pihaknya hendak mengkaji soal pembuatan angkot khusus perempuan itu terlebih dahulu.

"Itu juga usulan yang akan kami kaji bersama. Artinya, ke depan apakah perlu ada angkot khusus perempuan (atau tidak)," ucapnya.