Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh yang Demo di Depan Balai Kota Hanya Ditemui Perwakilan Pemprov DKI, di Mana Gubernur Anies?

Kompas.com - 20/07/2022, 16:33 WIB
Sania Mashabi,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022), mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk keluar menemui merek.

Unjuk rasa itu terkait permintaan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022.

Alih-alih ditemui Anies, para pengujuk rasa malah ditemui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta dan perwakilan dari Biro Hukum dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.

Baca juga: Demo soal UMP di Balai Kota, Massa Buruh Diterima Pemprov DKI untuk Audiensi

Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, aspirasi dari para buruh sudah diterima dan akan ditampung terlebih dahulu.

Kata dia, Biro Hukum akan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi para buruh.

"Sudah ditampung dan akan diteruskan terutama biro hukum nih untuk bisa memperjuangkan apakah dilakukan hal yang dimaksud," kata Taufan.

Baca juga: Saat Remaja SCBD Tak Tahu Siapa Gubernur DKI, Anies: Nasib Kalah Ganteng

Lantas di mana Anies saat ada banyak buruh yang ingin didengar aspirasinya?

Ketua Perwakilan Daerah (Perda) KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan, Anies sebenarnya ingin menemui para buruh.

Namun karena sedang ada tugas dan tamu, maka untuk saat ini Anies belum bisa menemui para buruh.

Baca juga: Gelar Demo di Balai Kota DKI, Buruh: PTUN Tidak Berhak Menentukan Upah

"Mungkin nanti ada dijadwalkan bertemu dengan Pak Gubernur langsung atas dukungan kita, KSPI DKI, Partai Buruh, sangat mendukung beliau untuk banding ke PTTUN," kata Winarso.

Winarso melanjutkan, ada dua poin yang ia sampaikan pada pertemuan dengan perwakilan Pemprov DKI Jakarta.

Pertama ia meminta batasan waktu kapan bisa mendapatkan kepastian mengenai pengajuan banding atas putusan PTUN.

Sedangkan yang kedua adalah ia meminta agar permintaan ini dianggap serius oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Hanya dua poin aja sih sebenernya yang kita sampaikan dan tercatat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com