Belum Ajukan Banding soal Putusan UMP Jakarta 2022, KSPI Sebut Anies Tak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak konsisten lantaran belum mengajukan banding atas putusan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022.

"Keputusan gubernur pasti lah sudah mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, kemampuan perusahaan, dan daya beli buruh. Kok sekarang dikalahkan PTUN diam saja. Itu menunjukkan tidak konsisten," kata Said dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (26/7/2022).

"Belum pernah terjadi, ketika gubernur dikalahkan PTUN, gubernur tidak melakukan banding," tambah dia.

Baca juga: KSPI dan Partai Buruh Akan Ajukan Banding Putusan soal UMP Jakarta meski Tanpa Libatkan Anies

Said pun mengecam Anies yang cenderung tak akan mengajukan banding. Sebabnya ia mengaku telah berkomunikasi dengan Anies dan menangkap gestur tersebut.

"Walaupun belum diumumkan secara resmi, KSPI dan Partai Buruh mengecam sikap Gubernur DKI yang kecenderungannya tidak melakukan banding," kata dia

Sebelumnya diberitakan, gugatan Apindo soal UMP DKI Jakarta dikabulkan pada Selasa (12/7/2022).

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagai informasi, berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Kemudian, majelis hakim mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut kepgub tersebut.

Baca juga: KSPI Kecam Sikap Anies yang Tak Kunjung Banding atas Putusan UMP Jakarta 2022

"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian putusan majelis hakim.

Putusan lainnya, majelis hakim mewajibkan Anies selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan baru mengenai UMP tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Kemudian, majelis hakim menghukum tergugat intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Buruh Desak Anies Baswedan Segera Banding Putusan PTUN Jakarta Terkait UMP DKI