Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Pengaturan Jam Kerja, Tambal Sulam Solusi Atasi Kemacetan Jakarta

Kompas.com - 28/07/2022, 14:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemacetan kembali mendera Jakarta setelah pergerakan masyarakat kembali ke titik hampir normal usai pandemi Covid-19 membaik.

Berdasarkan index Tomtom, kemacetan Jakarta saat ini meningkat hampir 20 persen bila dibandingkan dengan 2021.

Beragam solusi dhadirkan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Mulanya diawali dengan pemberlakuan ganjil genap di 13 ruas jalan sejak Maret. 

Baca juga: Dishub DKI: Perluasan Ganjil Genap Efektif Tingkatkan Kelancaran Lalu Lintas

Namun, pemberlakuan ganjil genap di 13 ruas jalan di Jakarta tampaknya kurang ampuh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun memperluas jangkauan ganji genap menjadi 25 ruas jalan pada Juni. Kendati demikian, solusi tersebut tetap tak mampu mengatasi kemacetan di ibu kota.

Terbaru, Polda Metro Jaya mengusulkan pengaturan jam kerja bagi para pekerja di ibu kota sehingga mereka tak tumpah ruah secara bersamaan di jalanan Jakarta.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengatakan usulan itu berdasarkan hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari.

Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.

"Jam 06.00 sampai 09.00 pagi itu padat di Jakarta. Nah, jam 09.00 sampai 14.00 siang agak lengang. Maksud saya, jam sembilan pagi ini ada pengaturan kegiatan masyarakat," kata Latif di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Solusi yang tambal sulam

Menanggapi usulan terbaru tersebut, pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hanya memikirkan cara mengatasi macet secara tambal sulam tanpa solusi yang serius.

Baca juga: Ada Usulan Pengaturan Jam Masuk Kantor, Ini Deretan Kebijakan Pemprov DKI untuk Atasi Kemacetan

Deddy menilai Pemprov DKI dan Polda Metro masih saja berorientasi pada perpindahan kendaraan dalam mengatasi kemacetan di ibu kota. 

"Tidak dipikirkan bagaimana memindahkan orangnya tapi yang dipikirkan memindahkan kendaraannya. Kalau memindahkan kendaraan ya tadi itu, rekayasa ganjil-genap, jam kerja, anak sekolah. Itu namanya hanya mengurai arus kepadatan lalu lintas," kata Deddy

"Harusnya kan yang diurai manusianya menggunakan transportasi umum. Sekarang pemerintah masih vehicle oriented," lanjut dia.

Deddy menilai usulan itu juga tak efektif mengatasi kemacetan di Jakarta. Ia mengatakan cara itu tak akan mengurangi volume kendaraan yang memenuhi jalanan ibu kota sehingga kemacetan tetap berpotensi terjadi.

Baca juga: Rute Ganjil Genap Jakarta Juli 2022

 

Ia pun mengatakan, rencana pengaturan jam masuk kantor juga bersebrangan dengan target pemerintah yang menghendaki agar ke depannya penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan tergantikan oleh transportasi publik. 

"Misi TDM (transport demand management) bisa gagal. Karena volume kendaraan di jalan tetap sama. Justru TDM itu ingin mengurangi kendaraan pribadi," kata Deddy.

Deddy mengatakan sudah saatnya semua pihak berpikir untuk mengoptimalisasikan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Menurut Deddy daya tampung sejumlah moda seperti Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL), dan Mass Rapid Transit (MRT) masih bisa ditingkatkan sehingga bisa menampung pengguna kendaraan pribadi.

Baca juga: Pengamat Sebut Pengaturan Jam Masuk Kantor Tak Efektif Atasi Kemacetan Jakarta

"Transjakarta mau nambah armada lagi itu masih bisa daripada kereta. Kalau kereta sulit. relnya. Belum sinyalnya. Kalau kereta paling penambahan rangkaian. Kalau bus Transjakarta masih bisa ditambah," tutur Deddy.

"Yang belum (optimal) ini MRT. Masih di bawah 100.000. Padahal ideal bisa 250.000 orang per hari," lanjut Deddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com