Sejumlah Warga Mengaku Ahli Waris Gelar Aksi, Tuntut Pemprov DKI Kembalikan Lahan yang Dijadikan Taman Gantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang mengaku ahli waris mendatangi dan menggelar aksi di Taman Gantara kawasan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2022) siang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, sejumah warga berkumpul di taman tersebut dan membentangkan spanduk berwarna putih serta bendera merah putih.

"Kami ahli waris alm. Ahmad Bin Sai'un hancurkan dan bumi hanguskan para mafia tanah" demikian tulisan dari spanduk tersebut.

Baca juga: Tagih Janji Anies soal Cabut Pergub Penertiban Lahan, KRMP Kirim Surat Permintaan Audiensi

Satu di antara warga yang hadir tampak menjadi orator dari warga yang hadir di lokasi. Para warga itu juga memasang spanduk di depan Taman Gantara.

Spanduk di pintu masuk taman itu bertuliskan bahwa tempat terbuka hijau itu ditutup sementara karena para ahli waris merasa tak pernah menjual tanah tersebut untuk dijadikan taman.

Sementara petugas gabungan dari Polisi, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan tengah berjaga di lokasi taman tersebut.

Ubaidillah, salah satu ahli waris, mengatakan, mereka ingin merebut kembali tanah yang saat ini telah dijadikan taman.

Menurut dia, ahli waris tidak pernah menjual tanah untuk yang saat ini dijadikan sebagai Taman Gantara.

Baca juga: Hingga Pertengahan 2022, Kota Bekasi Catat 176 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak

"Yang jelas beliau, almarhum masih memegang girik yang belum pernah diperjualbelikan, intinya kami sebagai ahli waris merebut kembali hak-hak kami yang telah dizolimi oleh para mafia tanah," kata Ubaidillah di lokasi.

"Tentunya kami menuntut hak kami, hak ahli waris tanah 3.380 ini, kembali ke ahli waris," sambung dia.

Tak lama setelah menggelar aksi, para warga kembali menurunkan spanduk yang sebelumnya dipasang di pintu dan sekitar taman.

Penurunan spanduk tersebut dilakukan setelah warga yang mengaku ahli waris menggelar mediasi sengan beberapa pejabat dari perwakilan dari Pemperintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan dan Pemrov DKI.

Namun, saat dikonfirmasi terkait tuntutan para warga, tak ada satu pejabat baik dari Pemkot Jaksel dan Pemprov DKI Jakarta bersedia dimintai keterangan.