Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Angkutan Umum dan Logistik Mestinya Dapat Subsidi BBM

Kompas.com - 06/09/2022, 16:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai semestinya angkutan umum dan logistik tetap mendapat subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga tarifnya tidak naik.

Hal itu disampaikan Deddy menanggapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Ia mengatakan subsidi pada angkutan umum dan logistik bertujuan agar harga kebutuhan pokok tidak ikut naik sehingga tak memberatkan masyarakat.

Subsidi BBM bagi angkutan umum juga membuat tarifnya tetap terjangkau sehingga masyarakat yang tadinya menggunakan kedaraan pribadi bisa beralih ke transportasi umum.

Baca juga: Efek Domino Kenaikan Harga BBM: Tarif Angkot, Bus, hingga Ongkos Logistik Ikut Naik

"Bagusnya subsidi BBM hanya untuk angkutan umum. Yang pelat kuning. Dan juga angkutan logistik. Jadi kalau angkutan umum dan barang disubsidi, enggak ada semua harga naik," kata Deddy kepada Komas.com, Selasa (6/9/2022).

Deddy mengatakan, bahkan semestinya pemerintah harus menyediakan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus bagi angkutan umum dan logistik. Dengan demikian penyaluran subsisi BBM bisa tepat sasaran dan tidak dinikmati kendaraan pribadi.

"Jadi ada semacam SPBU khusus untuk angkutan umum dan barang. Jadi kalau ada pelat hitam masuk jelas pelanggarannya," tutur Deddy.

Seperti diketahui, kenaikan harga BBM turut memicu kenaikan tarif transportasi umum.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyatakan, tarif angkutan umum di Ibu Kota akan ikut naik imbas kenaikan harga BBM.

Baca juga: Imbas Lonjakan Harga BBM, Sopir Angkot di Tangerang Sepakat Naikkan Tarif

 

"Pasti kami lakukan (penyesuaian tarif), khususnya buat reguler ya, seperti angkutan yang belum terintegrasi Transjakarta (atau Jaklingko). Kalau sudah terintegrasi ya tidak perlu penyesuaian tarif," kata Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan saat dihubungi, Senin (5/9/2022).

Shafruhan mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI berkait penyesuaian tarif angkutan umum setelah kenaikan harga BBM.

"Estimasi kami (naik) 12,5 persen sampai 17,5 persenlah lebih kurang. Itu untuk angkutan orang ya. Untuk barang atau logistik pasti juga ada kenaikan," ujar Shafruhan.

Selain itu, ongkos transportasi pengiriman sayuran dari Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur diperkirakan segera naik imbas kenaikan harga BBM.

"Biasanya kalau ke Tanah Tinggi (Banten) itu sekali berangkat Rp 500.000, untuk saat ini kami perkirakan naik menjadi Rp 550.000," kata Bayu, seorang sopir pengiriman, kepada wartawan di lokasi, Senin (5/9/2022).

Bayu menuturkan, apabila pihaknya bertahan dengan harga transportasi yang sekarang, hal itu tidak akan sebanding dengan pengeluaran. 

"Sudah mulai terasa, dari kami pengisian pertalite saja yang biasanya Rp 100.000 kami dapat banyak, sekarang cuma 10 liter," ujar Bayu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com