Anies Dipanggil KPK, Imbas Politisasi Formula E oleh PDI-P dan PSI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari Rabu (7/9/2022) memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E.

Sejumlah kejanggalan terkait penggunaan dana Formula E ditemukan sehingga Anies diminta untuk memberi klarifikasi ke Gedung Merah Putih hari ini.

Mantan Wakil KPK dan juga bekas Ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur DKI Jakarta, Bambang Widjojanto, khawatir jika isu Formula E ini dipolitisasi oleh pihak-pihak yang ingin langkah politik Anies terhenti.

Bambang meyakini bahwa tensi politik tengah menguat pada tahun 2022 ini menjelang pemilihan umum pada 2024 mendatang, di mana Anies digadang-gadang sebagai salah satu calon kuat Presiden Indonesia.

Tensi politik yang menguat lantas dinilai berpotensi memicu drama hingga "korupsi politis".

Baca juga: Dipanggil KPK, Anies: Upaya Membaurkan Kemajuan dan Gagasan Formula E

"Sehingga, akan banyak tercipta kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang otentik," ujar Bambang.

Lebih lanjut ia mengatakan, sikap Fraksi PDI-P dan PSI di DPRD DKI Jakarta begitu keras terhadap penyelenggaraan Formula E yang merupakan program kebanggaan Anies.

Kedua fraksi itu memang kerap mempertanyakan soal commitment fee Formula E hingga mengajukan interpelasi atas penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.

Ia menilai, Fraksi PDI-P dan PSI DPRD DKI Jakarta kerap memprovokasi dan mempolitisasi Formula E 2022.

Sikap kedua fraksi itu, kata Bambang, justru bertolak belakang dengan keputusan mayoritas anggota DPRD DKI yang menyetujui penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Baca juga: Firli Bantah Ada Unsur Politis di Balik Pemeriksaan Anies oleh KPK

"Anggota parlemen PSI dan PDI-P dari DPRD DKI Jakarta secara intensif melakukan politicking dan provokasi terhadap salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta (Formula E 2022)," urainya.

Ia juga menaruh curiga terhadap cipta kondisi demo-demo yang muncul di depan Gedung KPK pada Rabu ini.

Untuk diketahui, saat masih menjadi anggota tim Anies Baswedan di lingkungan Pemprov DKI, Bambang sempat bersinggungan dengan KPK ketika lembaga antirasuah itu menyelidiki Formula E Jakarta.

Pada 9 November 2021, Pemprov DKI Jakarta bersama Bambang menyerahkan berbagai dokumen soal penyelenggaraan Formula E kepada KPK.

Baca juga: BERITA FOTO : Tiba di KPK, Anies Akan Diperiksa Dugaan Korupsi Formula E

Dokumen itu terdiri dari proses persetujuan hingga persiapan penyelenggaraan.

Jauh sebelum proses penyelidikan Formula E, Anies mengangkat Bambang sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta pada 3 Januari 2018.