Wagub Riza Harap Pj Gubernur DKI Juga Bisa Bikin Pemprov Raih Opini WTP dari BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap penjabat (Pj) gubernur DKI nanti mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Untuk diketahui, selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 atau sebanyak lima kali.

"Sekarang, DKI Jakarta alhamdulilah lima kali (memperoleh) WTP, ini akan kami pertahankan," tutur Riza kepada awak media, Minggu (11/9/2022).

"Mudah-mudahan pada periode berikutnya (Pj Gubernur DKI), tahun berikutnya, akan tetap bisa juga," sambung dia.

Baca juga: Jelang Lengser, Wagub DKI Klaim Hampir Semua Program RPJMD Sudah Direalisasikan

Riza menyatakan hal tersebut menjelang dirinya dan Anies lengser pada 16 Oktober atau 35 hari lagi.

Setelah lengser, Anies-Riza akan digantikan oleh Pj gubernur DKI yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam kesempatan itu, Riza menyebutkan bahwa dirinya bakal mengoptimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2022 hingga jabatannya berakhir.

Selain itu, menurut dia, Pemprov DKI juga akan berhati-hati ketika mengoptimalkan penyerapan APBD.

"Jangan sampai di akhir masa jabatan ini, nanti tidak cermat, tidak teliti. Itu menjadi perhatian kami bersama," sebut Riza.

Baca juga: Jelang Lengser, Wagub Riza: Sekalian Pamit, Saya Selesai Laksanakan Tugas

Diberitakan sebelumnya, opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2021 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo kepada Anies dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2021, 31 Mei 2022.

"BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," ujar Dede saat membacakan LHP BPK dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, saat itu.

Dikutip dari situs web bpk.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, opini WTP diberikan apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.