Mahasiswa Bakal Kembali Demo di DPR dan Patung Kuda Hari Ini untuk Tolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menyebut ada dua titik aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di DKI Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi demonstrasi tersebut akan berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya dan depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Unjuk rasa tersebut digelar oleh elemen mahasiswa dari berbagai universitas, di antaranya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

"Di Patung Kuda digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BSI, Front Aksi Mahasiswa UPB, dan Aliansi BEM SI," ujar Zulpan dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Sopir Taksi Online Dibacok Penumpang di Koja, Saksi: Sopir Berdarah-darah Minta Tolong

Sementara di depan Gedung DPR/MPR RI, lanjut Zulpan, aksi demonstrasi akan digelar oleh massa aksi Front Aksi Mahasiswa UPB sebelum bergeser ke Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Jumlah massa aksi yang akan mengikuti demonstrasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya diperkirakan mencapai lebih dari 300 orang.

"Informasinya massa dari BEM BSI dan Front Aksi Mahasiswa UPB sekitar 200 orang. Kemudian Aliansi BEM SI sekitar 100 orang," kata Zulpan.

Zulpan menambahkan bahwa kepolisian menyiagakan 6.124 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menaikan harga BBM jenis pertalite, solar dan pertamax pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Baca juga: Polisi Sebut Pelaku Pembacokan Sopir Taksi Online Ingin Cari Kerja di Tanjung Priok

Harga pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.