JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, masa kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan berakhir berbarengan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dirinya.
Kata dia, kelanjutan TGUPP nantinya tergantung penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Anies.
"Ya memang habis (masa jabatan gubernur dan wagub), dia (TGUPP) juga akan habis masanya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/9/2022) malam.
"Kecuali nanti diserahkan kepada Pj gubernur selanjutnya. Apakah merasa perlu adanya TGUPP atau tidak. Atau melalui cara lain, itu kewenangan Pj gubernur," ujar dia.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut TGUPP Otomatis Bakal Hilang Per 16 Oktober 2022
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan bahwa TGUPP akan dibubarkan per 16 Oktober 2022.
Pembubaran TGUPP, kata Prasetyo, bertepatan dengan lengsernya Anies Baswedan dari jabatan gubernur DKI Jakarta.
"TGUPP otomatis 16 Oktober sudah hilang. Itulah penyakitnya DKI," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
Sebelumnya, Prasetyo berpendapat bahwa TGUPP tidak diperlukan lagi karena pembangunan Ibu Kota justru berakhir kurang memuaskan.
Hal itu diungkapkan Prasetyo usai menentukan tiga nama calon Pj gubernur DKI Jakarta melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022).
Baca juga: TGUPP Bakal Dihapus DPRD Usai Anies Lengser, Begini Perjalanannya sejak Era Jokowi
Menurut Prasetyo, salah satu pembangunan yang kacau akibat kinerja tidak memuaskan TGUPP adalah pelebaran trotoar di Kemang, Jakarta Selatan.
Politisi PDI-P itu mengatakan, pelebaran trotoar berakibat pada penyempitan drainase di Kemang.
"Jadi, buntu di tengah-tengah, dampaknya banjir. Jadi, (TGUPP seharusnya) rasional melakukan pembangunan," kata Prasetyo.
Prasetyo menilai, pengangkatan TGUPP era Anies disertai politik kepentingan.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Berencana Hapus TGUPP Usai Anies Lengser, Ini Alasannya...
Jumlah anggota TGUPP di era Anies yang membeludak juga dinilai membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) DKI Jakarta.
Sementara itu, saat Joko Widodo menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengangkat para aparatur sipil negara (ASN) yang akan pensiun menjadi TGUPP dan jumlahnya tidak sebanyak tim bentukan Anies.
"TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), (gaji TGUPP) enggak kami banggar-kan," ungkap Prasetyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.