Berkaca pada Polarisasi Pilgub 2017, Formappi Sebut Pj Gubernur DKI Harus Figur Pemersatu

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta harus bisa menjadi figur pemersatu menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Lucius berkaca pada pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2017, sebagai salah satu momen yang menimbulkan polarisasi besar. Oleh karena itu, menurut dia, penting untuk memiliki figur yang mampu memberikan kesejukan dalam hal politik.

"Kehadiran figur yang tidak hanya mampu melakukan koordinasi administratif para ASN (aparatur sipil negara) di DKI, tapi juga mampu secara politik memberikan kesejukan secara politik di DKI jelang Pemilu 2024 itu sangat penting," kata Lucius dalam diskusi di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (15/9/2022).

Lucius menambahkan, syarat penting yang mesti dimiliki Pj Gubernur DKI yakni tidak hanya sekadar pengalaman birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Formappi Lebih Condong ke Bahtiar sebagai Pj Gubernur DKI karena 2 Alasan

"Pengalaman sebagai birokrasi di DKI bukan segalanya, karena urusan koordinasi itu harus dilakukan dengan prinsip netralitas, tidak karena kepentingan, interest, dengan pejabat yang sudah ada di DKI," kata Lucius.

"Jadi orang yang belum punya pengalaman di birokrasi DKI, tapi punya kapasitas sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan lain, saya kira itu jadi salah satu yang mestinya cukup pantas untuk menempati posisi Pj Gubernur DKI Jakarta," ucap dia.

Sebagaimana diketahui, jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan purnatugas pada pada 16 Oktober 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama calon Pj gubernur pengganti Anies.

Baca juga: Formappi Sebut Tugas Penting Pj Gubernur DKI, Antar Jakarta Menuju Masa Pensiun sebagai Ibu Kota

Penetapan itu dilakukan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022).

Ketiga nama yang terpilih antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (9 suara), Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali (9 suara), dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (6 suara).