Setelah Masa Jabatan Gubernur Berakhir, Anies Yakin Program Strategis Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakin seluruh program strategis pemerintah provinsi (pemprov) tetap dilanjutkan setelah ia tak lagi menjabat pada 16 Oktober 2022.

Anies menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023 hingga 2026.

"Jadi RPD itu sudah ditetapkan sampai tahun 2026. Jadi siapa pun yang bertugas, seluruh Pj harus melaksanakan RPD yang ditetapkan bersama," kata Anies, di Rumah Sakit Siloam, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Anies Sudah Susun Rencana Pembangunan Daerah sampai 2026, Harus Dijalankan Penggantinya

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, program pemprov saat ini akan tetap berjalan karena sudah ditetapkan melalui RPD.

"Itu artinya program-program yang sudah berjalan otomatis akan terus dijalankan karena ada RDP. Jadi saya rasa kita semua yang berada di pemerintah pasti mengambil sikap bertanggung jawab," ucap Anies.

Sebelumnya, Anies menegaskan, RPD 2023-2026 merupakan program untuk warga Ibu Kota. Dia menegaskan, program kerja yang tercantum dalam RPD bukan program pribadi.

"Semua adalah program rakyat Jakarta, ini bukan program pribadi," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Ia menyatakan, RPD sudah disepakati oleh pemerintah provinsi dan DPRD. Kata dia, RPD 2023-2026 telah ditetapkan melalui peraturan daerah (perda).

"Itu (RPD DKI 2023-2026) adalah program yang disepakati oleh rakyat Jakarta melalui proses di DPRD dan eksekutif," kata Anies.

"Jadi, tidak ada yang namanya program pribadi, ini adalah program rakyat Jakarta yang ditetapkan lewat perda," sambung dia.

Baca juga: Koalisi Warga Jakarta Minta Perbaikan Kualitas Udara Masuk RPD 2023-2026

Dilansir dari situs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, ada empat tujuan prioritas daerah dari RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

Pertama, regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Kemudian, perekonomian inklusif yang berdaya saing, penghidupan layak, dan pemerataan kesejahteraan.

Ketiga, pembangunan manusia madani yang berkesetaraan dan keempat, pelayanan masyarakat berkualitas dan manajemen pemerintahan berintegritas.