Percepat Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI Fokus Bahas Pembebasan Lahan untuk Outlet Sodetan di Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali berujar, Pemprov DKI hendak mempercepat program normalisasi Kali Ciliwung.

Percepatan ini dibahas dalam rapat antara Pemprov DKI dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Menurut Marullah, sejatinya ada beberapa bahasan dalam rapat itu. Satu di antaranya soal percepatan program normalisasi.

"Ini (pembahasan dalam rapat) banyak. Tadi ada soal akselerasi untuk pembangunan terkait dengan normalisasi (sungai)," ujar Marullah kepada awak media, Selasa.

Baca juga: Heru Budi Akui Ganti Rugi Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Masih Bolong-bolong

Marullah menyebutkan, untuk mempercepat normalisasi, Pemprov DKI fokus membahas pembebasan lahan untuk pembangunan outlet sodetan Ciliwung di sekitar Bidara Cina, Jakarta Timur.

Sementara itu, pembebasan lahan di lokasi lain belum dibahas.

"(Selain di Bidara Cina) belum dibahas. Itu (Bidara Cina) dulu yang hari ini kami omongkan," sebut Marullah.

Baca juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Dipastikan Berlanjut, Pakar: Heru Punya Pengalaman Saat Benahi Taman Waduk Pluit

Terkait normalisasi sungai, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya mengatakan bahwa ganti rugi kepada warga untuk program tersebut masih bolong-bolong.

Artinya, sejumlah warga sudah mendapat ganti rugi, ada pula yang belum.

"Memang diakui oleh teman-teman dari Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) DKI, sudah ada yang dibayar, tetapi yang namanya proyek itu kan harus nyambung," kata Heru di Markas Kodam Jaya, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (24/10/2022).

"Ketika kemarin kami Dinas Bina Marga juga seperti itu. Jadi ada yang bolong-bolong, itu yang akan segera kami selesaikan," tutur dia.

Baca juga: Jurus Heru Budi Lancarkan Normalisasi Sungai yang Sempat Mandek di Era Anies-Riza

Heru menambahkan, jajarannya akan berkoordinasi dengan BPN DKI untuk mengurus hal tersebut.

"Saya akan bicara ke Kanwil BPN. (Yang bolong-bolong) itu kebanyakan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," kata Heru.