Anggaran Bangun Outlet Sodetan Ciliwung di Bidara Cina Disebut Jadi Kewenangan PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menyebutkan jajarannya tak menganggarkan pembangunan outlet sodetan Ciliwung di sekitar Bidara Cina, Jakarta Timur.

Menurut dia, penganggaran pembangunan itu merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Marullah pun meyakini bahwa Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan tersebut.

Baca juga: BPN Akan Perpanjang Masa Berlaku Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung

"Anggarannya (pembangunan outlet) bukan di kami, ini kan kegiatannya BBSWCC, Kementerian PUPR," tuturnya kepada awak media, Selasa (25/10/2022).

"Kalau bicara soal ini, Pemerintah Pusat sudah siapin, saya yakin sudah siapin," sambung dia.

Marullah menyebut, Pemprov DKI memang hendak mempercepat program normalisasi Kali Ciliwung.

Percepatan ini dibahas dalam rapat antara Pemprov DKI dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ada Lahan dengan Tiga Kepemilikan di Bidara Cina, Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Terhambat

Menurut Marullah, sejatinya ada beberapa bahasan dalam rapat itu. Satu di antaranya soal percepatan program normalisasi.

"Ini (pembahasan dalam rapat) banyak. Tadi ada soal akselerasi untuk pembangunan terkait dengan normalisasi (sungai)," ujar Marullah.

Marullah menyebutkan, untuk mempercepat normalisasi, Pemprov DKI fokus membahas pembebasan lahan untuk pembangunan outlet sodetan Ciliwung di sekitar Bidara Cina.

Sementara itu, pembebasan lahan di lokasi lain belum dibahas.

Baca juga: Percepat Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI Fokus Bahas Pembebasan Lahan untuk Outlet Sodetan di Bidara Cina

"(Selain di Bidara Cina) belum dibahas. Itu (Bidara Cina) dulu yang hari ini kami omongkan," sebut Marullah.

Terkait normalisasi sungai, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa ganti rugi kepada warga untuk program tersebut masih bolong-bolong.

Artinya, sejumlah warga sudah mendapat ganti rugi, ada pula yang belum.

"Memang diakui oleh teman-teman dari Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) DKI, sudah ada yang dibayar, tetapi yang namanya proyek itu kan harus nyambung," kata Heru di Markas Kodam Jaya, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Pak Heru, Korban Banjir Ciliwung Siap Direlokasi...

"Ketika kemarin kami Dinas Bina Marga juga seperti itu. Jadi ada yang bolong-bolong, itu yang akan segera kami selesaikan," tutur dia.

Heru menambahkan, jajarannya akan berkoordinasi dengan BPN DKI untuk mengurus hal tersebut.

"Saya akan bicara ke Kanwil BPN. (Yang bolong-bolong) itu kebanyakan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," kata Heru.