Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heru Soal Nasib Anggota TGUPP Berstatus PNS: Kembali ke SKPD Sebelumnya

Kompas.com - 28/10/2022, 13:30 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bicara soal nasib anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut dia, anggota TGUPP era Anies Baswedan yang berstatus PNS akan dikembalikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau instansi asalnya.

"Kan namanya PNS ya, kembali (ke SKPD/instansi lain)," tutur Heru di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).

Baca juga: Nasib TGUPP DKI: Dipakai Anies, Dibuang Heru...

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu mencontohkan, TGUPP berstatus PNS akan dikembalikan ke Biro Sumber Daya Manusia (SDM), jika sebelumnya bekerja di biro itu.

Dalam kesempatan itu, ia mengaku akan memikirkan nasib para TGUPP itu.

"Misal, (sebelum menjadi TGUPP) di Biro SDM, ya kembali ke Biro SDM. Atau, ke kepegawaian," urainya.

"Nanti kami pikirkan," sambung Heru.

Baca juga: Heru Budi Tegaskan Tak Pakai TGUPP, Ingin Maksimalkan Dinas-dinas

Heru sebelumnya memutuskan untuk tak mempekerjakan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta.

Ia menyebut, adanya TGUPP sejatinya merupakan hal yang bagus.

"Ya, TGUPP itu kan tergantung selera gubernur masing-masing. Dulu bagus, semuanya bagus, tapi saya belum terpikirkan," tuturnya, Kamis (27/10/2022).

Heru lantas menegaskan bahwa tak ada lagi TGUPP yang kini bekerja di lingkungan Pemprov DKI.

"Saya sih enggak ada (mempekerjakan TGUPP)," ungkapnya.

Baca juga: TGUPP Bakal Dihapuskan Usai Anies Lengser, Anggota: Bukan Hal yang Perlu Diributkan

Dalam kesempatan yang berbeda, Heru menyatakan bahwa kinerja TGUPP memang tergolong bagus.

Namun, eks Wali Kota Jakarta Utara itu ingin memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sudah ada.

"TGUPP, semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ungkapnya, 17 Oktober 2022.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com