Dinas Perumahan DKI Pilih Bangun Rusun daripada Lanjutkan Hunian DP Rp 0 untuk 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tak mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023.

Keputusan ini terungkap saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI sekaligus anggota Banggar DPRD DKI Gembong Warsono memang meminta agar pembangunan hunian DP Rp 0 dihapuskan.

Baca juga: Dinas Perumahan DKI Tak Anggarkan Pembangunan Rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023

Nihil anggaran DP Rp 0

Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko mengatakan jajarannya akan fokus membangun rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun (di DPRKP) adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," kata Sarjoko di Grand Cempaka, Selasa.

Ia menuturkan, salah satu rusun bagi warga terdampak normalisasi bakal dibangun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurut Sarjoko, pembangunan rusun Jalan Margasatwa membutuhkan biaya Rp 544 miliar.

Baca juga: Wacana Hapus Program Rumah DP Rp 0 hingga Gejolak Internal Jakpro Diperdebatkan dalam Rapat Anggaran DKI

Anggaran ini lebih besar dari perencanaan awal biaya pembangunan rusun Jalan Margasatwa, yakni Rp 375 miliar.

"Kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaan menggunakan konsep green building dengan besaran Rp 544 miliar," tutur dia.

Ia menyatakan, pembangunan rusun tersebut akan menggunakan APBD 2023-2024 atau proyek multiyears.

Rusun di Jalan Margasatwa bakal memiliki tiga bangunan dengan total 675 unit hunian.

Baca juga: PDI-P Minta Pemprov DKI Hapus Program Rumah DP Rp 0, Fokus Bangun Rusunawa

"Rencana akan kami bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit," sebut Sarjoko.

"Pengalokasian (anggaran) pada 2023 sebanyak Rp 217 miliar dan pada 2024 (sebanyak) Rp 326 miliar," sambung dia.

Selain itu, DPRKP DKI juga memiliki program lain dari alokasi total anggaran Rp 1,2 triliun, seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci (detail engineering design/DED), dan lainnya.

Terkait pembangunan rumah DP Rp 0 ini belum diketahui pasti apakah akan dianggarkan dalam pos anggaran lain di luar anggaran DPRKP.