Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sarana Jaya Tak Ajukan PMD untuk Bangun Rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023

Kompas.com - 03/11/2022, 21:13 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya tak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun rumah dengan down payment (DP) Rp 0 dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023.

Hal ini diketahui saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).

Dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mengusulkan PMD sebesar Rp 350 miliar untuk proyek di area transit oriented development (TOD).

Baca juga: Pembangunan Rumah DP Rp 0 Tak Pakai APBD, Pemprov DKI: Dibiayai Pengembang

Plt Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mulanya mengusulkan pembangunan rumah DP Rp 0 yang dicetuskan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Namun, karena anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap telah dianggarkan dalam APBD 2022, Sarana Jaya batal mengusulkan anggaran pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023.

"Sebenarnya, (usulan) nomor 5 adalah Nuansa Cilangkap yang sudah dianggarkan (dalam APBD) 2022 murni," ucap Fitria.

"(Anggaran pembangunan program rumah DP Rp 0) tidak ada dulu (di APBD 2023), karena 2022 sudah dapat untuk Nuansa Cilangkap," sambung dia.

Baca juga: Dinas Perumahan DKI Tak Anggarkan Pembangunan Rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023

Tak hanya Sarana Jaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta juga tak menganggarkan pembangunan rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023.

Menurut DPRKP DKI, kelanjutan pembangunan program hunian tersebut bisa jadi dilakukan oleh pengembang tanpa menggunakan APBD.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," kata Kepala DPRKP DKI Sarjoko kepada awak media, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com