Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SDN Pondok Cina 1 Bakal Alih Fungsi Jadi Masjid Agung, Anggota DPRD: Kami Tidak Pernah Diajak Bicara...

Kompas.com - 10/11/2022, 13:23 WIB
M Chaerul Halim,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Rencana alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid agung disebut tidak pernah dibicarakan dengan DPRD Kota Depok.

Pasalnya, Komisi D tak pernah membahas soal pengalihfungsian lahan sekolah tersebut dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Komisi D Kota Depok Fraksi PKB/PSI, Babai Suhaimi saat meninjau SDN Pondok Cina 1 pada Kamis (10/11/2022).

"Persoalan pembangunan sekolah, kami di DPRD tidak pernah diajak bicara oleh Pemkot apa tujuannya sekolah ini harus diubah menjadi masjid," kata Babai.

Baca juga: Lahan SDN Pondok Cina 1 Akan Dibangun Masjid Agung, Siswa Direlokasi

Babai pun mempertanyakan tujuan pengalihfungsian tersebut.  Babai tak menampik bahwa pihaknya mengetahui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat meninjau ke SDN Pondok Cina 1 pada Februari lalu.

Akan tetapi, dia menyayangkan soal masyarakat dan Komisi D yang tidak pernah diajak bermusyawarah. 

"Kami tahu pada saat itu Pak Ridwan Kamil diajak ke mari tanpa ada musyawarah lagi, tanpa ada komunikasi lagi bahwa ini mau dibongkar untuk dibangun masjid," ujar Babai.

Dengan demikian, Babai menilai sikap Pemkot Depok itu sangat menyalahi etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Curhat ke Anggota Dewan, Orangtua Minta Siswa SDN Pondok Cina 1 Dipindahkan ke Gedung Baru

"Secara etika politik, pemerintahan itu tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena apapun yang dibangun oleh pemerintah itu banyak pihak yang harus diajak bicara dan pada akhirnya menikmati terutama masyarakat itu sendiri," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Depok memutuskan untuk mengalihfungsikan bangunan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid agung.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty saat ditemui di kawasan Cilodong, Depok pada Rabu (9/11/2022).

"Yang pasti memang itu sudah ada rencana Pemkot Depok, bahwa di sana akan relokasi untuk masalah masjid," ujar Citra.

Citra mengungkapkan, rencana alih fungsi tersebut sudah ada sejak 2019. Pemkot menilai keberadaan sekolah di Jalan Raya Margonda dapat membahayakan keselamatan siswa sehingga memutuskan untuk relokasi.

Baca juga: Penjelasan Pemkot Depok soal Trotoar Maronda Halangi Akses Masuk SDN Pondok Cina 1

"Sebetulnya dulu juga dari tahun 2016 itu sudah ada relokasi, tapi untuk ruang terbuka hijau. Kalau sekarang untuk pembangunan masjid," ujar dia.

Dengan demikian, para siswa rencananya akan direlokasi ke sekolah lain.

Oleh karena itu, Citra meyakini bahwa para orangtua siswa-siswi sebetulnya sudah mengetahui rencana pengalihfungsian lahan tersebut.

Terlebih, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Depok Mohammad Idris meninjau SDN Pondok Cina 1 untuk menindaklanjuti rencana pengalihfungsian sebagai masjid.

"Menurut saya orangtua murid sudah pasti tahu terkait penataan untuk rencana pembangunan masjid," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Megapolitan
Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Megapolitan
14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

Megapolitan
BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

Megapolitan
Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com