Soal Program Warisan Anies, Heru Budi: Kami Lanjutkan Jika untuk Kepentingan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan melanjutkan program warisan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, asalkan program itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

"Ada kan (program Anies yang dilanjutkan), semua juga kami lanjutkan kalau semua itu untuk kepentingan masyarakat enggak masalah," kata Heru di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: PWNU DKI Protes Hanya Dapat Dana Hibah Rp 4 M, Heru Budi: Masih Dibahas

Heru mengatakan, program warisan Anies yang dilanjutkan salah satunya adalah pembangunan jalur sepeda.

"Jalur sepeda tadi saya terima teman-teman Bike to Work, saya minta untuk dikaji," ujar Heru.

Heru menegaskan, tidak akan membongkar jalur sepeda yang telah dibangun selama kepemimpinan Anies. 

Namun, Pemprov juga tidak akan membangun jalur sepeda baru. 

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Heru akan mengevaluasi terlebih dulu jalur sepeda yang sudah terbangun. 

Baca juga: Kadishub: Pembatas Jalur Sepeda di Jalan Sudirman Hancur Dihantam Fortuner Saat Hujan

Pemprov pun akan bekerjasama dengan berbagai organisasi termasuk Bike to Work terkait evaluasi jalur sepeda ini.

"Saya minta (bike to work) memikirkan jalur sepeda mana lagi yang memang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda, nanti diadakan FGD. Mereka sudah oke," ucap Heru.

Dihapus

Dishub DKI sebelumnya sempat menganggarkan Rp 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda dalam RAPBD 2023.

Namun, Dishub DKI menghapus kedua anggaran itu dalam rapat pembahasan RAPBD dengan DPRD DKI pada Jumat (11/11/2022).

Dishub mencoret anggaran yang jumlahnya mencapai hampir Rp 40 Miliar itu karena memutuskan tak membangun jalur sepeda pada tahun depan.

Belakangan, Dishub DKI telah menanggarkan kembali Rp 7,5 miliar untuk keperluan perbaikan dan evaluasi jalur sepeda yang sudah terbangun.

Langkah Pemprov DKI menghentikan pembangunan jalur sepeda pun menuai kritik dari berbagai pihak mulai dari LBH Jakarta, Bike to Work, hingga Green Peace Indonesia.

Baca juga: Saat Negara Maju Dorong Penggunaan Sepeda, Ibu Kota Indonesia Malah Mundur Selangkah?

Menurut Green Peace Indonesia, penghapusan anggaran untuk pengadaan jalur sepeda merupakan sebuah langkah mundur atas upaya Pemprov DKI dalam pengendalian pencemaran udara.

Sementara itu, menurut LBH Jakarta, Pemprov DKI mengingkari tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang memprioritaskan transportasi umum.

Kemudian, Bike to Work sebelumnya berencana menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkait penghapusan anggaran jalur sepeda itu.

Bike to Work juga berencana mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya jalur sepeda.