Retribusi Rusun di Jakarta Diaktifkan Lagi pada 2023, Komisi D: Kalau Tidak, Beban Kami Akan Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai tarif retribusi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Ibu Kota memang sudah harus diaktifkan lagi pada 2023.

Hal itu diungkapkan Ida usai rapat pengesahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Karena memang sudah waktunya harus ada retribusi, karena kalau tidak, beban kami akan tinggi," ujar Ida di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Pemprov DKI dan Jakpro Diminta Gerak Cepat agar Warga Kampung Bayam Segera Tempati Rusun

Ida berharap tahun depan tidak ada krisis ekonomi sehingga tarif retribusi rusunawa bisa diterapkan.

"Kami minta itu (tarif retribusi rusunawa diaktifkan lagi). Mudah-mudahan tidak krisis ya. Kalau tidak krisis, warga harap maklum," kata Ida.

Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengaktifkan kembali tarif retribusi semua rusunawa di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan Ida Mahmudah saat rapat pembahasan dan pendalaman komisi-komisi terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Proses Berliku Warga Kampung Bayam Tempati Rusunawa yang Dijanjikan Pemprov DKI

"Jadi sudah ada Pergub (Peraturan Gubernur) yang dikeluarkan Pak Pj (Gubernur DKI Heru Budi Hartono) agar mulai ada retribusi," ujar Ida saat itu.

"Kalau belum ya dipertimbangkan dulu, semoga 2023 ada," kata dia.

Kepala DPRKP DKI Sarjoko pun mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek Pergub terbaru itu.

"Iya, baik Bu, nanti (kami) cek kembali," jawab Sarjoko.

Baca juga: Debu Batu Bara Kembali Cemari Rusunawa Marunda, Dinas LH DKI Ukur Cerobong 4 Perusahaan di KBN

Sebagaimana diketahui, tarif retribusi semua rusunawa di Jakarta masih digratiskan hingga saat ini.