Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Kompas.com - 04/12/2022, 18:01 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai lebih baik mengisi kekosongan posisi deputi gubernur daripada membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP).

Hal ini dinyatakan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono usai Marullah Matali diangkat sebagai Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

"Iyalah (lebih baik mengisi kekosongan posisi deputi gubernur daripada bentuk TGUPP)," tegas Gembong kepada awak media, Minggu (4/12/2022).

Baca juga: Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Gembong menuturkan, posisi deputi gubernur lebih formal daripada TGUPP.

Nomenklatur deputi gubernur tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara NKRI.

Menurut Gembong, keputusan Heru mengangkat deputi gubernur merupakan langkah yang baik untuk mengakselerasi kinerja Pemprov DKI Jakarta. Karena itu Fraksi PDI-P mendukung keputusan Heru.

"Karena ini (deputi gubernur) lebih formal (daripada TGUPP). Nomenklaturnya kan deputi gubernur itu amanat UU Nomor 29 (Tahun 2007)," tutur Gembong.

"Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan Jakarta, pembagian tugas-tugas kegubernuran supaya terbagi habis," sambung dia.

Baca juga: Saat Heru Budi Rotasi Marullah dari Sekda Jadi Deputi Gubernur, Kewalahan karena Tak Punya Wagub?

Gembong memperkirakan, Heru Budi juga tidak membentuk TGUPP karena ingin memaksimalkan organisasi perangkat daerah (OPD), selain deputi gubernur.

Kata Gembong, masukan dari OPD dan deputi gubernur sudah cukup untuk kinerja Pemprov DKI secara keseluruhan.

"Itu (OPD-deputi) kan sudah banyak memberikan masukan yang komplet kepada Pemprov dan sekaligus punya operasional," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Heru mengaku mengangkat Marullah menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata untuk membantu tugas-tugasnya.

"Deputi itu kan kalau melihatnya lebih luas, sehingga Pak Deputi, Pak Marullah, itu bisa membantu saya lebih luas lagi dan dan lebih lincah," kata Heru, Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Sepak Terjang Marullah Matali di Pemprov DKI hingga Diangkat Jadi Deputi Gubernur oleh Heru Budi..

Menurut Heru, Marullah memiliki tugas dengan cakupan yang lebih luas dari jabatan sebelumnya sebagai sekda DKI Jakarta.

Misalnya, kata Heru, Marullah bisa mewakili dirinya untuk menghadiri kegiatan seperti C40 Cities.

Selain itu, Marullah juga dapat membantu Heru untuk berkomunikasi lebih banyak dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, usai Marullah diangkat menjadi Deputi Gubernur, posisi Pj Sekda DKI diisi oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Uus Kuswanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com