JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) masih terus berproses hingga saat ini.
Pembangunan tanggul ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Secara keseluruhan, panjang tanggul yang belum dibangun yakni 22,5 kilometer.
Baca juga: Proyek Tanggul Laut Disinggung Jokowi, Heru Budi: Pembangunan Terus Berlangsung
"Mengenai tanggul, saya sudah sampaikan ada 22,5 kilometer (yang belum terbangun)," ujar Heru di Jakarta Timur, Selasa (27/12/2022).
Pemprov DKI Jakarta kebagian membangun tanggul laut raksasa sepanjang 11 kilometer dari total 22,5 kilometer tersebut.
Kemudian, Heru mengakui Pemprov DKI baru membangun tanggul sepanjang 0,5 kilometer dan tambahan 1,59 kilometer pada tahun ini.
Dengan demikian, hingga 2022, Pemprov DKI telah membangun tanggul sepanjang 2,09 kilometer.
Baca juga: Nasib Pesisir Utara Jakarta yang Kini Bergantung pada Tanggul Laut
"Pemerintah Daerah (Pemda) DKI itu baru 0,5 kilometer, plus 2022 ini kan nambah 1,59 kilometer," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki waktu hingga 2027 untuk membangun tanggul laut raksasa.
Sementara itu, menurut Heru, Kementerian PUPR hanya memiliki waktu hingga 2024 untuk membangun tanggul tersebut.
Eks Wali Kota Jakarta itu lantas mengaku ada titik-titik rawan di pesisir Jakarta yang hingga kini masih belum ditanggul.
Baca juga: Tanggul Laut yang Retak Ditambal Seadanya, Amankah Warga Jakarta dari Ancaman Bahaya?
Namun, ia tidak mengungkapkan pembangunan tanggul di titik rawan itu menjadi tanggung jawab Pemprov DKI atau Kementerian PUPR.
"PUPR sampai 2024, DKI sampai 2027. Memang tidak belum semua lokasi itu dibangun tanggul," ungkap Heru.
"(Pembangunan) sedang berjalan sampai 2027. Tapi, memang ada posisi-posisi yang rawan belum ditanggul," sambung dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan normalisasi 13 sungai di Jakarta demi mengatasi masalah banjir di Ibu Kota.
Baca juga: Miris, Tanggul Laut Muara Baru yang Retak Hanya Ditambal Batu Seadanya
Jokowi mengatakan, siapa pun yang memimpin Jakarta harus menuntaskan proyek tersebut karena sudah tertuang di dalam masterplan atau rencana induk pemerintah.
"Banjir di Jakarta itu, siapa pun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta," kata Jokowi, Jumat (23/12/2022).
Selain normalisasi 13 sungai, Jokowi juga mengingatkan soal manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta serta pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang harus dituntaskan.
"Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir. Siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan," kata Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.