Tanggul Raksasa Dianggap Hanya Solusi Sementara Banjir Rob Jakarta, Pengamat: Tidak Ramah Lingkungan dan Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus membangun tanggul untuk mengantisipasi rob pada sejumlah titik di pesisir utara Jakarta secara bertahap hingga 2027.

Adapun Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul sepanjang 11 kilometer dari total 20,2 kilometer. Selebihnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerjakan tanggul sisanya sepanjang 9,1 kilometer.

Meski demikian, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan pembangunan tanggul raksasa itu hanyalah solusi sementara dalam mengantisipasi banjir rob di pesisir Jakarta.

Baca juga: Pengamat: Sebanyak Apapun Pompa Air Tak Akan Mampu Atasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

"Ketimbang tanggul beton yang mahal dan tidak berkelanjutan, (lebih baik) hutan mangrove, semakin lebar semakin baik untuk meredam banjir rob," kata Nirwono, kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).

Menurut Nirwono, pembangunan tanggul raksasa itu memerlukan biaya mahal, seperti biaya pembangunan, pemeliharaan, hingga peninggian sesuai kenaikan air laut.

Adapun reforestasi hutan mangrove kawasan pantai utara Jakarta diyakini tak hanya sekedar mengantisipasi banjir rob, tetapi juga mencegah abrasi pantai dan intrusi air luat, serta meredam tsunami.

"Sedangkan (proyek) giant sea wall tidak ramah lingkungan karena membutuhkan biaya sangat besar yang justru semakin mahal ke depannya sehingga tidak efisien dan boros," kata dia.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rencana pembangunan tanggul mencegah rob atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta sepanjang 8,3 kilometer dari 11,1 kilometer mencapai Rp1,38 triliun.