Demi Kurangi Beban PSO, DPRD DKI Desak Transjakarta Cari Pendapatan Selain Penjualan Tiket

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) segera melakukan terobosan bisnis untuk menambah pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox).

Hal tersebut, kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, sebagai salah satu upaya mengurangi beban public service obligation (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada PT TransJakarta.

"Terobosan harus dilakukan, semisal badan bus bisa dijual itu. Orang mau kok investasi di situ," ujar Prasetyo, dilansir dari Antara, Jumat (13/1/2022).

Baca juga: Heru Budi Minta Dirut Baru Transjakarta Kurangi Angka Kecelakaan dan Tambah Armada di Jam Sibuk

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp 300 miliar menjadi Rp3,5 triliun.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga sepakat agar PT TransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan.

Selain bisa mengurangi beban PSO, jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya.

"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi. Idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," katanya.

Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta, Lies Permana Lestari mengatakan, pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari non-farebox.

Baca juga: Skywalk Kebayoran Lama Dibuka 17 Januari, Integrasi Transjakarta dengan KRL

Dia optimistis tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp 600 miliar. Salah satu programnya, kata Lies, melakukan branding di halte maupun di bus dengan bentuk statis ataupun digital.

Lalu melakukan penamaan halte (naming rights) seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta serta menyewakan papan digital (digital signage) kepada pihak luar untuk beriklan.

"Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60 persen dari pendapatan 'non-farebox' kami," tutur Lies.

"Untuk aset yang ada, kami juga punya digital signage di 225 titik. Kami akan coba sounding ke klien untuk bisa beriklan," tuturnya.