Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota F-PSI Sebut KPK Geledah Lantai 2, 4, 6, dan 10 Gedung DPRD DKI

Kompas.com - 18/01/2023, 13:07 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lantai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023).

KPK diketahui sedang mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa kemarin.

Menurut Justin, KPK menggeledah lantai 2, 4, 6, dan 10 Gedung DPRD DKI baru. Hal ini ia ketahui dari pegawai DPRD DKI.

"(Lantai yang diperiksa) lantai 4 (Fraksi) Golkar, lantai 6, lantai 10, dan lantai 2," sebut Justin melalui pesan singkat, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: PSI Ungkap KPK Juga Geledah Ruang Fraksi Golkar DPRD DKI

Untuk diketahui, lantai 2 merupakan ruang Fraksi Gerindra, lantai 4 ruang Fraksi PSI dan Fraksi Golkar, lantai 6 ruang Fraksi PKS dan Fraksi PKB-PPP, dan lantai 10 ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Justin menekankan, meski KPK menggeledah lantai 4, ruang Fraksi PSI DPRD DKI tidak digeledah.

Hal ini Justin ketahui juga dari pegawai DPRD DKI.

Baca juga: Usai Geledah Gedung DPRD DKI, KPK Bawa Sejumlah Koper

"Saya sudah pastikan juga dengan pihak kantor bahwa sekalipun KPK ke lantai 4, tapi fraksi PSI tidak digeledah," tuturnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina sebelumnya mengeklaim, ruang Fraksi PSI DPRD DKI tak turut digeledah KPK.

Hal ini ia ketahui setelah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara.

Menurut Elva, Anggara telah mengonfirmasi ruang Fraksi PSI DPRD DKI tak digeledah KPK usai berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) DKI Jakarta Firmansyah Wahid dan pihak pengaman dalam.

Baca juga: Geledah Kantor DPRD DKI, KPK Mau Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Lahan Pulo Gebang

"Bukan kantor Fraksi PSI yang digeledah KPK. Di Gedung DPRD DKI Jakarta, kebetulan kami di Lantai 4, satu lantai dengan Fraksi Golkar," ungkapnya kepada awak media, Rabu.

"Ketua Fraksi kami (Anggara) sudah pastikan ke Setwan dan Pamdal bahwa penyidik KPK hanya memeriksa ruangan Fraksi Golkar," sambung dia.

Elva menambahkan, Fraksi PSI DPRD DKI tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pulo Gebang. Sebab, kasus itu terjadi pada 2018-2019.

Saat itu, kata Elva, tak ada kader PSI yang menjadi anggota DPRD DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com