Soal Rencana Bangun JPO Dekat Skywalk Kebayoran, PSI DPRD DKI: Dikaji Ulang Efisiensinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta rencana pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO) di Kebayoran, Jakarta Selatan, dikaji kembali.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui hendak membangun JPO di dekat Skywalk Kebayoran.

Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra menilai Skywalk Kebayoran sejatinya juga bisa digunakan untuk penyebrangan umum.

Ia mempertanyakan mengapa Pemprov DKI malah hendak membangun JPO di dekat skywalk tersebut.

Baca juga: Diprotes Warga karena Berbayar, Naik Skywalk Kebayoran Lama Kini Digratiskan

"Saya minta dikaji ulang efisiensinya (rencana pembangunan JPO), kalau Skywalk Kebayoran bisa jadi sarana penyebrangan juga kenapa harus dibuat JPO lagi di dekat sana?" ucap Anggara kepada awak media, Jumat (10/2/2023).

"Terkait pengenaan tarif kan itu masalah teknis saja, bisa dipisahkan. Intinya, jangan melakukan pembangunan yang tidak efisien," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung soal tanggung jawab Dinas Bina Marga DKI Jakarta atas fasilitas bagi pejalan kaki di Ibu Kota.

Baca juga: Pembangunan JPO Dekat Skywalk Kebayoran Telan Anggaran Rp 15 Miliar, Diambil dari APBD 2023

Menurut Anggara, Dinas Bina Marga DKI perlu memastikan trotoar di Ibu Kota layak pakai oleh pejalan kaki.

Ia menilai, pembuatan JPO akan menjadi sia-sia, jika trotoar di Ibu Kota tak dapat diakses.

"Pastikan pejalan kaki bisa melakukan mobilitas dengan nyaman dibanding membangun JPO yang tumpang tindih. Percuma banyak JPO, tapi berjalan kaki di trotoar masih tidak nyaman," urainya.

Baca juga: Semrawutnya Jalan Jatinegara Barat: Angkot Berhenti di Tengah Jalan, Pengendara Motor Serobot Trotoar dan Busway

Anggara menambahkan, pembuatan trotoar yang layak pakai dinilai bisa meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum di Ibu Kota.

“Kita tentu masih pada visi meningkatkan pengguna transportasi umum untuk mengurangi kemacetan. Jika jalur pejalan kaki sudah terintegrasi dengan baik pasti lebih banyak yang mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," tutur dia.

Untuk diketahui, Pemprov DKI hendak mendirikan JPO lantaran warga pengguna transportasi publik harus membayar saat melewati Skywalk Kebayoran.

"Memang sebenarnya skywalk dan JPO berbeda fungsi. Kalau skywalk untuk digratiskan itu harus dikaji dulu sistem ticketing-nya antara Transjakarta dan KCI (Kereta Commuter Indonesia)," ujar Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho, saat dikonfirmasi, Selasa (7/2/2023).

Untuk diketahui, skywalk ini mengintegrasikan Stasiun Kebayoran Lama dan Halte Transjakarta Kebayoran Lama koridor 8 dan Velbak, Jakarta Selatan.