Jumlah Pendatang di Jakarta Meningkat, 50 Persen di Antaranya Tak Punya Keterampilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menyebut jumlah pendatang di Ibu Kota mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Namun, sekitar 50 persen pendatang yang merantau ke Ibu Kota dalam beberapa tahun terakhir tidak memiliki keterampilan.

“Kami berkoordinasi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya terkait penanganan bagi mereka yang tidak punya keterampilan,” kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (14/2/2023), dilansir dari Antara.

Terkait dengan pendatang di Jakarta, jumlahnya ada sebanyak 112.814 orang pada 2020.

Baca juga: Pedagang Kopi Starling Terjatuh di Jalan Sudirman Usai Diadang Satpol PP DKI

Kemudian pada 2021 jumlah pendatang di Jakarta naik 18,55 persen sehingga mencapai 139.740 orang.

Hingga semester pertama 2022, Pemprov DKI mencatat jumlah pendatang di Ibu Kota naik 7,92 persen sehingga mencapai 151.752 orang.

“Memang trennya dari beberapa tahun belakangan ini yang datang ke Jakarta itu hampir 75 persen mereka adalah tamatan SMA sederajat ke bawah,” jelas Awaluddin.

Karena banyak pendatang yang tidak memiliki keterampilan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan terkait tata boga, menjahit, otomotif hingga elektronik.

Baca juga: ODGJ di Depok Simpan Uang Rp 100 Juta Dalam Tas, Keluarga: Hasil Pemberian yang Dikumpulkan Selama 20 Tahun

Pemberian pelatihan itu diharapkan dapat mengurangi potensi jumlah kemiskinan semakin tinggi.

Di sisi lain, kata Awaluddin, pihaknya melakukan pembinaan kepada penduduk pendatang, yakni untuk tertib administrasi kependudukan.

“Kami ada program kampung sadar administrasi kependudukan yang kami lakukan ke Rukun Warga, memberikan sosialisasi dan layanan jemput bola kepada masyarakat agar mereka tertib administrasi kependudukan,” kata Awaluddin.

Saat ini, Disdukcapil DKI juga melakukan pemadanan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta terkait adanya 95.668 jiwa penduduk yang masih menyandang status kemiskinan ekstrem per Maret 2022.

Baca juga: Harga Beras Mahal, Pengusaha Warteg Pilih Kurangi Porsi Makanan untuk Pembeli daripada Naikkan Harga

Pemadanan itu dilakukan guna mencermati apakah mereka penduduk KTP DKI, penduduk yang masih di Jakarta, atau sudah meninggal dunia.

Tujuannya adalah agar mereka mudah melakukan intervensi terutama bantuan sosial.

“Kami semua sedang bekerja fokus ke dalam data penduduk ekstrem dan penanganannya. Kami sedang melakukan pemadanan data untuk penduduk miskin itu,” pungkas Awaluddin.