Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembebasan Lahan di Cawang untuk Normalisasi Kali Ciliwung, Warga Terdampak: Informasi Cuma Segelintir

Kompas.com - 24/02/2023, 11:56 WIB
Nabilla Ramadhian,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Warga di kawasan Taman Harapan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi resmi soal normalisasi Kali Ciliwung.

Salah satu pengurus RT 015 RW 003, Aji, mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah pernah ada pengukuran tanah dan bangunan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2014.

"Pernah ada pengukuran dari BPN, tapi enggak berlanjut. (Tahun) 2021 mencuat lagi isu katanya kita mau digusur. Info kita dapat dari segelintiran omongan aja," ujar dia di Kelurahan Cawang, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, Heru Budi Akui Ada Bidang Lahan yang Belum Dibebaskan

Sebagai informasi, ada beberapa RT di RW 003 yang terdampak pembebasan lahan, yakni RT 002, RT 004, dan RT 006.

Kemudian RT 007, RT 008, dan RT 015. Aji berujar, yang paling banyak terdampak pembebasan lahan adalah warga di RT 015.

Pada akhir 2021, BPN kembali melakukan pengukuran di sana. Momen ini dibarengi dengan masuknya orang yang mengaku sebagai biro jasa.

Aji mengatakan, biro jasa itu yang membawa kabar soal pembebasan lahan di RW 003 untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Informasi yang simpang siur

Menurut Aji, sejauh ini belum ada sosialisasi dari pihak pemerintah bahwa kawasannya akan dinormalisasi.

Ia dan warga setempat baru mengetahuinya ketika petugas BPN mendadak melakukan pengukuran pada 2021, layaknya 2014 silam.

"Katanya kita mau digusur, kita hanya ikutin aja. Sampai terakhir waktu itu kita nanya kelurahan, mereka bilang masih belum tahu," tutur Aji.

Baca juga: Warga Cawang: Walau Berat Hati, Kami Siap Digusur untuk Normalisasi Ciliwung, asal Ganti Ruginya Wajar...

Menurut dia, seharusnya pihak kecamatan dan kelurahan memberi tahu warganya bahwa mereka terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

Mereka pun seharusnya memberi informasi terkait berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan.

"Seharusnya begitu, tapi di sini tidak ada. Hanya informasi simpang siur. Biro jasa yang waktu itu membawa informasi, kita enggak tahu dia tahu dari mana," ungkap Aji.

"Warga akhirnya bikin gosip segala macam, nuntut ke RT. Katanya ada penggusuran, tapi kok RT belum tahu," sambung dia.

Lantaran tidak mendapatkan informasi yang pasti dari kelurahan, warga pun melakukan beragam cara untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com