Saat Pemerintah Larang Impor Pakaian Bekas karena Merusak UMKM, tapi Ditentang Keras Pedagang

JAKARTA, KOMPAS.com - Jual beli pakaian impor bekas atau dikenal dengan istilah thrifting menjadi tren yang diminati banyak kalangan, khususnya anak muda.

Karena itu, ada banyak pedagang pakaian impor bekas yang tersebar di berbagai kota lantaran bisnis ini dinilai sangat menjanjikan.

Sayangnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas.

Larangan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 18 Tahun 2021, tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Baca juga: Tren Thrifting, Ini Aturan Kemendag soal Larang Impor Pakaian Bekas

Dalam Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Dinilai merusak UMKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengusulkan larangan thrifting karena dinilai merusak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman menilai, praktik thrifting dapat merusak industri garmen dalam negeri.

"Memang di peraturan perdagangan kita yang Bea Cukai itu kan sebenarnya dilarang thrifting, impor barang-barang bekas itu kan dilarang," ujar Hanung, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Ramai soal Kemenkop UKM Larang Thrifting karena Dinilai Merusak Industri Dalam Negeri

Hanung mengatakan, praktik thrifting masih didukung karena masyarakat Indonesia cenderung suka membeli produk luar negeri, meski bukan barang baru.

Terlebih, produk dari luar negeri tersebut dibanderol dengan harga jauh lebih murah.

"Kita lihat, banyak tempat sampai di daerah-daerah itu penjualan baju-baju bekas ada di mana-mana. Nah, itu merusak industri garmen kita karena harga jauh lebih murah dan ada brand-nya, tapi bekas," kata Hanung

"Banyak masyarakat kita yang masih price sensitive, artinya kalau harganya murah dibeli, mau itu bekas sekali pun. Jadi, industri kita tidak dihargai dan kalah, karena barang bekas dikasih tempat. Masyarakat kelas bawah mungkin senang. Ya otomatis rusak industri garmen kita," sambungnya.

Dapat mematikan industri tekstil dalam negeri

Baca juga: Jokowi: Impor Pakaian Bekas Sangat Mengganggu Industri Dalam Negeri

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap bahwa usaha pakaian bekas impor dapat mematikan industri tekstil dalam negeri.

Menurut Jokowi, bisnis pakaian bekas impor sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri sehingga ia meminta agar bisnis tersebut ditelusuri dan ditindak.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul. Sehari, dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu," ujar Jokowi di Istora GBK, Jakarta, Rabu (15/3/2023).