JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki menilai, jika baju bekas impor dihentikan, pedagang thrift akan beralih untuk menjual baju lokal.
"Saya kira kan pedagang itu berlaku untuk konsep market lah, supply and demand. Kalau misalnya nanti kita stop penyelundupan impor pakaian bekas, mereka juga bisa jualan pakaian jadi produk lokal," ucap Teten saat ditemui Kompas.com di kantornya, Senin (20/3/2023).
Baca juga: Teten Masduki: Pemerintah Memerangi Penyelundupan Baju Bekas, Bukan Thrifting
Ia menuturkan, pemerintah juga memikirkan nasib produsen baju lokal yang terus terkikis dan bangkrut akibat penjualan baju bekas impor tersebut.
"Yang harus kita pikirkan, kesempatan lapangan kerja di dalam negeri akan tergerus sekitar satu juta orang," imbuh dia.
Menurut Teten, jika berbicara pakaian impor bekas, hanya menguntungkan pada sisi pedagang saja.
Namun, lapangan kerja di produsen baju lokal lama-lama akan hilang.
"Sebab kalau kita hanya impor pakaian jadi atau pakaian bekas, hanya si pedagangnya saja, lapangan kerja yang tercipta di hulunya hilang. Kenapa itu enggak dipertanyakan gitu," papar dia.
Ia menegaskan, produsen baju lokal harus dilindungi karena dampaknya akan jauh lebih besar.
"Justru yang seharusnya dilindungi produsennya, karena dengan ini kita multiple effect-nya akan lebih besar. Lapangan kerja di hulu, kemudian lapangan kerja di hilirnya pedagangnya gitu," terang dia.
Teten menilai, masyarakat jangan hanya memandang soal pedagang baju bekas impor saja, tetapi ada produsen baju lokal yang mandek dan bahkan tidak berjalan alur usahanya.
"Yang sekarang diramaikan publik itu para pengecer pakaian bekas. Tapi, enggak melihat juga dengan lapangan kerja di sektor produksinya para pelaku produsen UMKM-nya mati. Enggak fair juga. Para pedagang ini juga harus kita pikirkan alur usahanya," pungkas dia.
Sebelumnya, Pemerintah melarang para pedagang usaha baju bekas impor atau thrift karena merusak pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta untuk mencegah bakteri atau penyakit yang terdapat di baju tersebut.
Larangan soal thrift ini sudah tertulis pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18 Tahun 2021, tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Hal ini tertera pada Pasal 2 ayat 3 yang tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.