Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Pemprov DKI Hentikan Swastanisasi Air, Koalisi Masyarakat: Privatisasi Mendiskriminasi Rumah Tangga Miskin

Kompas.com - 23/03/2023, 08:59 WIB
Xena Olivia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga DKI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Pemprov DKI untuk menghentikan swastanisasi dan mengambil alih pengelolaan layanan air di Jakarta.

Tuntutan ini disampaikan oleh salah satu anggota koalisi Sigit K Budiono sebagai perwakilan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia 2023 yang jatuh pada Rabu (22/3/2023).

Meski kontrak kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Palyja dan PT Aetra telah berakhir, tetapi ada kontrak baru dengan PT Moya Indonesia pada 14 Oktober 2022 yang menandakan babak baru swastanisasi air.

“Alih-alih mengevaluasi terkait dengan praktik swastanisasi air Jakarta yang telah berlangsung selama 25 tahun dengan Aetra dan Palyja, Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya justru menandatangani kontrak dengan PT Moya Indonesia pada 14 Oktober 2022 lalu,” kata Sigit saat konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponegoro No.74, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Era Swastanisasi Berakhir, Warga Kemayoran Harap Air Bersih Tetap Mengalir

Menurut Sigit, kontrak tersebut menjadi kabar buruk bagi warga Jakarta. Salah satu alasannya adalah karena privatisasi air telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat selama 25 tahun.

“Cakupan layanan air Jakarta stagnan pada angka sekitar 65 persen,” jelas Sigit.

“Privatisasi layanan air juga telah meminggirkan dan mendiskriminasi rumah tangga miskin yang seringkali berada di wilayah yang dikategorikan ‘abu-abu’ atau ‘ilegal,” tambah dia.

Warga permukiman informal, kata Sigit, tidak bisa mengakses sambungan air dari jaringan pipa distribusi karena tidak memiliki sertifikat hak milik.

“Mereka terpaksa mengandalkan mekanisme alternatif yang seringkali eksploitatif dan mahal,” tutur dia.

Baca juga: Berakhirnya Swastanisasi Air Pengaruhi Pelanggan PAM Jaya, Ini Penyesuaiannya

Bahkan, wilayah yang terfasilitasi jaringan perpipaan juga tidak memiliki kualitas yang maksimal.

“Pasokan air terputus-putus. Kualitas airnya tidak dapat diminum. Air yang mengalir masih membutuhkan mekanisme lanjutan, seperti adanya pengendapan, dan perlunya penambahan dari sumber lain termasuk air tanah dan air kemasan,” ungkap Sigit.

Atas hal tersebut, Sigit sebagai perwakilan KMMSAJ berharap Pemprov DKI dapat membatalkan kontrak dan mulai memerhatikan pengelolaan air yang inklusif.

“Juga, berbasis pada pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagai hak dasar yang melekat dan tidak dapat dihilangkan oleh keadaan apapun. Termasuk, karena kerentanan seseorang,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com