Saat Kinerja Kepala Dinas Bina Marga-DPRKP DKI Dinilai Bagus, tapi Tetap Dirotasi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Nurhasan menilai kinerja sejumlah pejabat eselon II yang dirotasi tergolong bagus.

Pejabat yang dimaksud ialah Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho serta eks Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko.

"Mereka (Hari Nugroho-Sarjoko) berusaha maksimal memberikan yang terbaik, saya melihat begitu," ungkap Nurhasan melalui sambungan telepon, Rabu (29/3/2023).

Ia mengetahui kinerja Hari serta Sarjoko karena keduanya merupakan mitra kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Soal Rotasi Besar-besaran Pejabat DKI, Fraksi Gerindra: Enggak Ada Info, Tiba-tiba

Adapun Nurhasan merupakan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Nurhasan menyatakan, Hari saat menjabat Kepala Dinas Bina Marga DKI tergolong peduli dengan pembangunan jalan hingga jembatan di Ibu Kota.

Sementara itu, persoalan rumah susun (rusun) di Ibu Kota juga dinilai dirampungkan dengan baik oleh Sarjoko saat menjabat Kepala Dinas DPRKP DKI Jakarta.

"Dia (Hari Nugroho) untuk kepedulian pembangunan wilayah, seperti trotoar, jalan lingkungan, jembatan, lampu, bagus kok menurut saya," urai Nurhasan.

Baca juga: Rotasi Pejabat Besar-besaran oleh Heru Budi, Fraksi PSI: Menyesuaikan Gaya Kepemimpinannya

"Yang saya lihat, (Sarjoko) bisa melayani hunian di Jakarta. Soal rusun, permasalahan di rusun, banyak yang terselesaikan," lanjutnya.

Sebagai informasi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merotasi 20 pejabat eselon II jajaran Pemprov DKI Jakarta termasuk Sarjoko serta Hari Nugroho pada 21 Maret 2023.

Dari 20 pejabat yang dirotasi, ada tujuh jabatan kepala SKPD DKI Jakarta yang kosong, yakni Sekretariat Dewan DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Kemudian, Kepala DPRKP DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Lalu, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, serta Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.