Polda Metro Bakal Periksa Inisiator Aksi Blokade Tol Jatikarya

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi hingga pemblokiran akses Tol Jatikarya, Bekasi, berulang kali terjadi.

Aksi itu diklaim dilakukan oleh para ahli waris lahan yang menuntut ganti rugi dari pemerintah.

Polisi pun menegaskan bahwa aksi blokade jalan tol itu melanggar hukum. Polisi bakal memanggil inisiator dan koordinator massa pedemo.

"Siapa inisiator, siapa head locker yang menganjurkan ini periksa mulai hari Senin. Siapa yang duduk di sini, periksa semua, melanggar hukum proses," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Sabtu (15/4/2023).

Baca juga: Polisi Larang Massa Ahli Waris Blokade Tol Jatikarya

Menurut Hengki, jajaran Polsek dan Polres sudah mengantongi identitas pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam aksi pemblokiran akses Tol Jatikarya.

Dengan begitu, Hengki berharap aksi demonstrasi dan pemblokiran akses Tol Jatikarya yang mengganggu aktivitas masyarakat tidak lagi terulang.

"Ini sudah berulang kali, kalau sudah berulang kali namanya perbuatan berlanjut. CCTV ambil semua. Polsek sudah ada datanya, nama-namanya panggil semua," kata Hengki.

Bersamaan dengan itu, Hengki pun memperingatkan bahwa tindakan blokade akses tol oleh massa yang mengaku sebagai ahli waris tanah itu merupakan pelanggaran pidana.

"Apa yang dilakukan massa di sini, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Terdapat Pasal 109 KUHP 193 KUHP yang ancamannya 9 Tahun. Kemudian ada pasal lain yang berkembang nanti," ungkap Hengki.

Baca juga: Sekelompok Massa Blokade Jalan Tol Jatikarya, Polisi: Perbuatan Melawan Hukum

Sebagai informasi, ahli waris pemilik sah lahan ruas Tol Jatikarya kembali memblokade akses Tol Cimanggis-Cibitung.

Ada puluhan orang ahli waris yang memblokade ruas tol tersebut. Blokade itu merupakan bentuk protes dari biaya konsyinyasi atau ganti rugi lahan yang hingga kini tak kunjung dibayarkan.

Aksi penutupan Gerbang Tol (GT) Jatikarya bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali, tetapi tak kunjung digubris.

Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi.

Baca juga: Tangis Ahli Waris Lahan Tol Jatikarya, Tak Kunjung Dapat Ganti Rugi meski Sudah Tempuh Jalur Hukum...

Ahli waris menduga, ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka.

Diduga, penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tidak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi.

Padahal, Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai dengan penetapan No.20/EKS.G/2021/PN.Bks Tanggal 2 Juni 2021 Jo. Berita Acara Teguran/Aanmaning Tanggal 15 Juni 2021 dan Tanggal 22 Juni 2021.