Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Pembangunan "Buffer Zone" Depo Plumpang, Pertamina: Masih "On Progress"

Kompas.com - 09/05/2023, 10:45 WIB
Baharudin Al Farisi,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pembangunan zona aman atau buffer zone Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, masih berproses.

Adapun rencana pembangunan buffer zone selebar 52,5 meter pertama kali diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang, lalu merembet ke sejumlah rumah warga pada 3 Maret 2023.

Buffer zone akan menjadi wilayah yang memisahkan permukiman warga dengan Depo Pertamina Plumpang.

"Masih on progress," kata Irto saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Pertamina Ungkap Kesiapan Rencana Pembangunan Buffer Zone Depo Plumpang

Kendati demikian, Irto tidak memberikan penjelasan saat ditanya lebih lanjut mengenai progres detail pembangunan buffer zone tersebut.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga sebelumnya mengatakan, warga yang tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang dan melanggar aturan perlu ditertibkan.

Menurut Nirwono, Depo Pertamina Plumpang merupakan obyek penting nasional yang harus dilindungi oleh negara.

"Dengan demikian, permukiman padat yang notabene melanggar tata ruang harus ditertibkan dan ditata kembali," kata Nirwono, Sabtu (11/3/2023).

Baca juga: Catatan Penting Pakar untuk Area Depo Pertamina Plumpang, Permukiman Harus Direlokasi lalu Bikin Buffer Zone 500 Meter

Nirwono berujar, penataan ulang kawasan di sekitar Depo Pertamina Plumpang juga sekaligus untuk menetapkan jarak aman ideal obyek penting.

"(Selain itu juga) membenahi permukiman padat menjadi kawasan hunian vertikal terpadu," ujar Nirwono.

Menurut Nirwono, karena Depo Pertamina Plumpang sangat penting untuk distribusi BBM dan perlu zona aman demi keselamatan warga, seyogyanya tidak ada alasan bagi warga untuk menolak penataan ulang.

"Pemerintah perlu segera memastikan rencana penataan ulang kawasan depo dan sekitar, misal menetapkan jarak aman atau daerah penyangga atau buffer zone minimal 500 meter, bukan 50 meter," ungkap Nirwono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Megapolitan
Jadwal Pra-PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra-PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com