Warga Rusun Kemayoran Menuntut Janji

JAKARTA, SENIN - Sekitar 400 warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rumah Susun Kemayoran, berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, menuntut hak-hak yang menurut mereka dirampas pihak Sekretaris Negara (sebagai pemilik lahan) dan pengurus DP3KK (Direksi Pelaksaan Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran).

Hak-hak tersebut, menurut pengunjuk rasa yang terdiri dari warga lima rumah susun, adalah perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan percepatan proses menjadi Hak Milik. "Kami menuntut perpanjangan HGB dan percepatan proses status hak milik dipercepat. Kami juga minta agar penyediaan rusun sederhana yang bisa menjadi hak milik dipercepat," kata Haji Harun Sinuraya, penasehat pengunjuk rasa.

Selain itu, massa juga meminta agar pemerintah mengusut tuntas kasus korupsi di BPKK (Badan Pengelola Komplek Kemayoran).

"Kita sendiri meminta kasus ini diselesaikan secara baik-baik dan meminta supaya janji-janji mereka segera diwujudkan," lanjut Haji Harun.

Menurutnya, dalam perjanjian awal, warga diperbolehkan menyewa rusun selama tiga tahun pertama. Setelah itu, mereka baru bisa memilikinya. Tapi hingga lebih dari 15 tahun ada warga yang masih berstatus penyewa. Yang didengar warga, rusun itu justru akan digusur.

Untuk menyelesaikan masalah itu, saat ini  enam perwakilan pengunjuk rasa diundang pihak Sekretaris Negara untuk mendiskusikan masalah ini. (M2-08)