Muharli Tersangka Terlalu Terburu-buru

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM), Mahendradatta, menilai, peningkatan status Ketua DPW FPI Bekasi, Muharli Barda, sebagai tersangka dalam insiden HKBP terlalu terburu-buru. Mahendradatta melihat dalam hal ini pihak kepolisian hanya berusaha menyenangkan suatu pihak.

"Ini kan ingin menyenang-nyenangkan. Pihak kepolisian kan harus di tengah, enggak boleh belain ini, itu, faktanya saja. Yang nusuk saja enggak ketangkap-ketangkap. Lah ini (Muharli) kan cuma aksesori," katanya di Kantor TPM, Jalan Fatmawati, Jakarta, Kamis (16/9/2010).

Dikatakan Mahendra, pasal penghasutan dan provokasi yang disangkakan kepada Muharli terlalu dramatis. Menurutnya, Muharli tidak dapat dikatakan menghasut jika dia mengirimkan pesan singkat agar masyarakat menolak pembangunan Gereja HKBP Ciketing.

Informasi penolakan yang disebarkan Muharli tersebut dinilai Mahendra sebagai suatu hal yang wajar. "Kalau penolakan itu enggak masuk penghasutan. Berhak nolak dong, kan enggak harus setuju (pendirian gereja). Dalam undang-undang IMB kan untuk mendirikan sebuah bangunan harus ada izin kanan-kiri," katanya.

Jikapun polisi menetapkan Muharli sebagai tersangka karena isi ceramahnya yang menolak pembangunan Gereja HKBP, Mahendra menilai bahwa polisi telah menyentuh kebebasan berpendapat seseorang.