Didik: Hati-hati, KBT Diklaim "Incumbent"

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Didik J Rachbini menilai, dengan APBD sekitar Rp 36 triliun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sama sekali tidak memiliki prestasi yang membanggakan dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, kesuksesan proyek nasional di Jakarta sering kali diklaim sebagai prestasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya, proyek Kanal Banjir Timur (KBT) yang selesai pada tahun 2009 diklaim sebagai prestasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) di bawah pimpinan Fauzi Bowo. Padahal, KBT merupakan proyek pemerintah pusat.

"Hati-hati, KBT dijadikan ajang kampanye oleh incumbent. Ini pembohongan publik," katanya di acara Diskusi Mimpi Masa Depan Jakarta: Modern, Berbudaya dan Ramah Lingkungan, Selasa (12/6/2012) di Hotel Ambhara, Jakarta.

Ia menambahkan, APBD DKI Jakarta mencapai angka Rp 34 triliun dengan anggaran untuk membayar gaji hanya Rp 11 triliun. Sisanya untuk pembangunan.

Ia membandingkan DKI Jakarta dengan Jawa Timur. Dengan APBD yang lebih kecil dari DKI Jakarta, Jawa Timur mampu membangun Jembatan Suramadu yang lebih panjang dari jembatan San Francisco.

"Saya anggota tim pembangunan Suramadu. Pertama diketok palu, diambil oleh Gubernur, anggarannya Rp 2,1 triliun. Tapi anggarannya membengkak. Jadi, kalau sisa anggaran DKI Jakarta dipakai untuk Jawa Timur, setiap tahun bisa membuat Jembatan Suramadu sampai lima," ungkapnya.