Demo Buruh, Hindari Ruas Jalan Berikut Ini!

JAKARTA, KOMPAS.com - Elemen buruh se-Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (27/9/2012) ini. Sejumlah ruas jalan diperkirakan akan mengalami kemacetan. Oleh karena itu, warga Ibu Kota diimbau untuk menghindari ruas jalan yang diprediksi akan dilalui para buruh.

Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyono di Jakarta, mengatakan, pengendara diimbau mengindari ruas Jalan HR Rasuna Said arah Utara. Tepatnya di depan Kantor Kementerian Kesehatan dan Kedutaan Besar Belanda.

"Selain itu, Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Gatot Subroto arah Timur, Gedung Baharkam Mabes Polri di Jalan Trunojoyo arah Timur," ujar Wahyono dalam pesan singkatnya Kamis.

Ia menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan jalan alternatif menuju atau dari ruas jalan tersebut. Aparat kepolisian juga telah menyiapkan pengalihan arus pada ruas jalan tersebut ketika terjadi peningkatan jumlah massa pengunjuk rasa.

Berikut ini pengalihan arus yang disiapkan aparat kepolisian:

1. Jalur menuju Kantor Kemenkes dari arah Selatan ke Utara, tepatnya dari perempatan lampu merah Kuningan menggunakan jalur cepat atau Jalan Gilimanuk - Mega Kuningan, sedangkan dari Utara ke Selatan atau perempatan Cokro menuju perempatan Kuningan seperti biasa.

2. Jalur di depan Kantor Kemenakertrans arah Barat ke Timur Jalan Gatot Subroto dari perempatan Kuningan belok kanan menuju Jalan Rasuna Said - Kapten Tendean - Tegal Parang. Perempatan Kuningan belok Kiri menuju Jalan Rasuna Said - Casablanca - Jalan Ratu Harhari. Sedangkan dari arah Selatan ke Utara di perempatan Kuningan diluruskan menuju Rasuna Said - Kapten Tendean - Tegal Parang, serta perempatan Kuningan belak kanan seperti biasa.

"Jalur depan Baharkam Polri ada pengaturan arus lalulintas seperti biasa," ujar Wahyono.

Elemen buruh yang akan berunjuk rasa adalah Majelis Pekerja Buruh (MPBI). Mereka menuntut pemerintah menghapus seluruh jasa tenaga kerja tanpa pandang "bulu" dan tidak hanya menghentikan pengajuan izin outsourching baru. Selain itu, buruh mendesak pemerintah memberlakukan upah buruh sesuai dengan standar kriteria hidup layak di seluruh Indonesia.

Berita terkait dapat diikuti di topik : DEMO BURUH