Soal RDTR, Biarkan Jokowi-Basuki Lakukan Terobosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasann Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Jakarta di DPRD DKI Jakarta sudah sesuai dengan penjadwalan. Meski demikian, DPRD diharapkan bisa memberi kesempatan bagi pasangan pemimpin baru untuk meninjau kembali dan memberikan pertimbangan.

"Sebagai pemimpin baru Jakarta, Jokowi-Basuki layak memberikan pertimbangan atas rancangan RDTR dan PZ. Mereka perlu diberi kesempatan untuk melakukan terobosan. Justru terobosan itulah yang diharapkan warga dari keduanya," kata Dian Tri Irawaty, Program Manager Rujak Center for Urban Studies (RCUS), saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/10/2012) pagi.

Menurut Dian, adalah tidak etis jika DPRD tidak memberikan kesempatan kepada Jokowi-Basuki untuk memberikan analisa dan masukan. Apalagi, pembahasan dilakukan pada masa suksesi kepemimpinan. "Dengan cara ini, Jokowi dikesankan sebagai tukang stempel saja. Pemikiran dan ide-ide dia setelah berkeliling ke masyarakat tidak bisa diterapkan," katanya.

Dian membenarkan alasan DPRD mengupayakan percepatan pembahasan RDTR. Alasannya, Peraturan Daerah RDTP memang ditargetkan bisa dikeluarkan pada 2012. Meski demikian, percepatan tersebut tidak boleh mengabaikan hak gubernur untuk membaca rancangan yang ada dan memberikan masukan atau penilaian pribadi.

"Proses tersebut seakan-akan menyalip kerja cepat Gubernur terpilih, kami menilai bahwa rencana tersebut tidak memberikan kesempatan kepada pemimpin baru untuk meninjau kembali," tulis rilis yang dikeluarkan RCUS.

Pembahasan RDTR oleh DPRD DKI telah berlangsung selama periode suksesi kepemimpinan Ibu Kota dalam dua bulan terakhir. Problem muncul lantaran waktunya dinilai tidak tepat. Periode transisi kepemimpinan, dalam pandangan Dian, terhitung sebagai masa minim perhatian terhadap urusan pemerintahan. Karena itu, peraturan yang dikeluarkan bisa saja tidak melalui pertimbangan yang cukup matang.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

100 HARI JOKOWI-WIDODO