Jokowi: Jadinya Enak Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sebuah langkah bantuan dalam pengawasan keuangan dan aset Pemprov DKI.

"Ini semangatnya ada di birokrasi, kemudian didampingi BPKP, ya jadi enak bekerja. Kita tidak harus tanya-tanya, saya kan bukan orang keuangan," ujar Jokowi seusai penandatanganan nota kesepahaman di Gedung BPKP, Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/10/2012).

Mantan Wali Kota Solo itu melanjutkan, dengan kerja sama itu, dirinya sebagai gubernur tidak perlu lagi melakukan pengawasan langsung pada aset dan keuangan pemerintahannya. Namun, Jokowi dapat fokus melanjutkan tugas manajemen lapangan ke daerah-daerah Ibu Kota.

"Ada rekomendasi dari BPKP, saya tindak lanjuti. Saya simpel sederhana saja. Pokoknya pergi ke kali tidak terganggu, pergi ke kampung tidak terganggu, kita kan begitu saja," lanjut Jokowi.

Jokowi menjelaskan, tahun depan, anggaran DKI diperkirakan Rp 45 triliun. Dia berharap penggunaan anggaran itu dapat tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Penandatanganan MoU itu adalah kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tercatat, kerja sama itu menciptakan tiga keberhasilan, yaitu Pemprov DKI mendapat opini dari BPK RI atas laporan keuangan, dari "disclaimer" pada tahun 2007 menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian" pada tahun 2011.

Selain itu, BPKP juga telah membantu Pemprov DKI dalam hal pengelolaan inventarisasi aset daerah. Tak hanya itu, BPKP membantu kelancaran pembangunan di DKI, seperti mencari solusi hambatan kelancaran Kanal Banjir Timur (KBT), monorel, dan lainnya.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.