Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diduga Dibohongi soal Pengadaan Bus TransJakarta

Kompas.com - 31/10/2012, 17:44 WIB
Joe Leribun

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mendatangkan 158 bus gandeng TransJakarta. Namun, bus-bus baru tersebut kembali menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar (diesel fuel).

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menanggapi keputusan tersebut sebagai kemunduran dari program lingkungan 'Langit Biru'. Padahal, pengoperasian bus berbahan bakar gas (BBG) yang ditetapkan Pemda DKI Jakarta di era Gubernur Sutiyoso dan Fauzi Bowo melalui Perda No 2/2005 bertujuan mengendalikan pencemaran udara.

"Jadi, kalau ada rencana penggunaan solar, ini sesuatu langkah set back atas usaha menguragi pencemaran udara di Jakarta. Padahal, tahun 2006 dan 2007 sudah agak menurun," jelas Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudi di Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Menurut Ahmad, ada dugaan bahwa Jokowi tidak diberi informasi yang memadai sehingga memutuskan akan mendatangkan Bus TransJakarta berbahan bakar solar.

"Gubernur Jokowi cenderung ditelikung dengan tidak diberi informasi yang memadai dan proposional. Alasan-alasan yang diberikan ini cenderung manipulatif dan cenderung membohongi gubernur," jelas Ahmad.

Alasan bahwa mesin diesel TransJakarta akan menggunakan diesel standar Euro 4 yang ramah lingkungan, layaknya penggunaan BBG, menurut Ahmad merupakan sebuah kebohongan yang bersifat manipulatif. Sebab, bahan bakar solar berstandar Euro 4 tidak tersedia di Indonesia, sehingga pengoperasian bus-bus berstandar Euro 4 akan mengahasilkan emisi yang sama dengan bus-bus diesel yang beroperasi di Jakarta saat ini. Bahkan jika dipaksakan, mesin bus-bus tersebut akan rusak dalam tiga bulan.

"Kadar belerang Euro 4 itu maksimal 50 ppm. Kalau solar di Indonesia 2.000 ppm bahkan lebih. Sekalipun pakai solar Pertamina Dex atau sejenisnya, baru memenuhi Euro 2, sulfurnya masih 500 ppm," papar Ahmad.

Menurutnya, akal-akalan seperti ini bukan yang petama kali terjadi. Ketika tidak siap dengan bahan bakar gas, awal pengoperasia TransJakarta Koridor I (Blok M-Kota) juga dijanjikan menggunakan bahan bakar Euro 2. Namun implementasinya tidak demikian, bahkan menggunakan solar subsidi.

"Implementasinya cenderung manipulasi, tujuan menurunkan emisi tidak berjalan, kemudian menggunakan solar subsidi yang tidak memenuhi standar euro 2," lanjut Ahmad.

Terkait permasalahan tersebut, KPBB mendesak Pemprov Jakarta, khususnya Gubernur DKI Jakarta, agar tidak salah kaprah dalam memutuskan kebijakan terkait masalah TransJakarta ini. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan tetap konsisten dengan usahanya mengurasi polusi udara di Jakarta, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda No 2/2005 dan Pergub No 141/2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

"Jokowi sebaiknya segera melakukan rapat bersama yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri ESDM, Dirjen Migas, Pertamina, Pengelola TransJakarta dan para pengamat, agar keputusan yang diambil tidak salah langkah. Masalah pencemaran udara di Ibu Kota ini sudah pada taraf serius," jelas Ahmad.

Berita terkait lainnya dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com