Wali Kota Depok Tantang Pengusaha Kuliner Kreatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menantang pelaku usaha kuliner untuk merespon kreatif kebijakan 'One Day No Rice' yang diterapkan di Depok, Jawa Barat. Pelaku usaha kuliner ditantang untuk menyajikan makanan dengan beras analog, beras pengganti berbahan dasar jagung dan sagu.

Dalam acara peluncuran buku 'One Day No Rice' di Restoran Mang Kabayan, Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Minggu (11/11/2012), Nur Mahmudi menjelaskan, kebijakan 'One Day No Rice' memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih sehat melalui konsumsi makanan. Pihaknya pun telah melakukan penelitian tentang hal itu.

"Misalnya makanan dengan bahan ubi, itu lebih bagus dari beras. Dampaknya terhadap kadar gula darah, walau kadar gizinya mungkin lebih rendah dan sama-sama karbohidrat. Tapi komparasi yang paling bagus adalah kecepatan pencernaan menjadi gula darah," tegasnya.

Kebijakan 'One Day No Rice' sendiri, telah berjalan hampir satu tahun. Sebagai bahan makanan pengganti, Pemerintah Kota Depok pun memproduksi beras analog, yaitu butiran seperti beras yang diolah dari jagung dan sagu dengan tingkat karbohidrat yang sama. Produk itu pun telah dijual di Kantor Wali Kota dengan harga Rp. 9.000 per kilogram.

Nur Mahmudi menegaskan, tinggal bagaimana para pelaku usaha memanfaatkan produk beras analog sebagai bahan pengganti beras. "Mau bisnis sehat atau bisnis enak? Saya tantang pengusaha kuliner untuk menyajikan itu," lanjutnya.

Seiring jalannya kebijakan itu, Nur Mahmudi mengatakan, banyak perusahaan atau instansi yang mulai melirik beras analog sebagai bahan baku makanan. Beberapa diantaranya adalah Restoran Mang Kabayan, tempat peluncuran bukunya tersebut, Rumah Sakit Haji Pondok Gede dan beberapa usaha di Depok.

Sementara, terkait kebijakan 'One Day No Rice' yang akan mempengaruhi keuntungan petani padi, Nur Mahmudi menampiknya. Menurutnya, produksi beras di Depok sejumlah lima ribu ton, sementara permintaannya hampir tiga kali lipat, yaitu 137 ribu ton. Jadi, ia yakin kebijakannya itu tak berpengaruh pada kesejahteran petani padi.

"Kita nggak pernah gangguin petani yang di produksi. Kita ini di kota, yang nanem silakan nanem terus," lanjutnya.