Jokowi Janji Pasang Poster Anggaran di Kelurahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mewujudkan keinginan adanya transparansi dan mencegah korupsi di tubuh pemerintah Provinsi DKI, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan mengumumkan anggaran setiap dinas dan satuan kerja perangkat daerah. Pengumuman anggaran itu akan dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anggaran di kantor kelurahan.

Jokowi mengatakan, poster itu akan dibuat setelah APBD DKI Jakarta disahkan. Tidak hanya di kantor kelurahan, poster tersebut juga akan disampaikan hingga tingkat RT. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta memantau penggunaan anggaran itu dengan sebaik-baiknya.

"Nanti kalau APBD 2013-nya sudah diketok, kita akan buat poster mengenai anggaran dan akan ditempel di kelurahan, di RT/RW. Jadi nanti masyarakat bisa mengawal anggaran yang ada," kata Jokowi di Gedung KPK Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Selain itu, kata Jokowi, untuk memberantas korupsi di kalangan Pemprov DKI, pencegahan korupsi dimulai dari sistem dan urusan terkecil, misalnya dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP). Jokowi menegaskan bahwa aparatnya tidak boleh melakukan pungutan liar. Sistemnya juga dibuat agar pengurusan dokumen atau izin dapat dilakukan secepat mungkin.

Selain itu, Pemprov DKI dan KPK membentuk sebuah kerja sama untuk upaya pencegahan korupsi di Pemprov DKI. Oleh sebab itu, Jokowi akan membenahi sistem-sistem mulai dari yang terkecil dan seluruh pendapatan daerah akan menggunakan sistem online. "Masalah pendapatan, semuanya akan kita online-kan nanti. Seperti hotel, pajak restoran, reklame, parkir menggunakan sistem online," kata Jokowi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, kunjungan Jokowi ke KPK itu untuk membicarakan proses pembuatan anggaran. Menurutnya, perlu adanya perbaikan di dalam mekanisme pembuatan APBD. "Anggaran adalah faktor utama untuk bisa mengawal anggaran Pemda DKI," kata Adnan.

KPK juga mendukung upaya Pemprov DKI untuk membangun sebuah sistem online di semua lini terkait pendapatan daerah. Sistem ini akan menghubungkan pembayaran pajak di semua restoran, hotel, maupun area parkir ke kantor pajak DKI Jakarta.

Adnan mengatakan, kunjungan Jokowi ke Gedung KPK itu merupakan yang kedua kalinya. Kunjungan pertama ketika Jokowi melaporkan hasil kekayaannya untuk melengkapi proses pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Adnan berharap agar visi dan misi yang disampaikan Jokowi dalam kampanye lalu dapat diwujudkan ke dalam peraturan daerah.

Pandu pun mengaku terkejut karena semua saran dari KPK untuk upaya pencegahan korupsi diterima oleh Jokowi dan ia juga mengharapkan pilot project KPK dengan Pemprov DKI dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya.