APBD Belum Disahkan, Jokowi "Pede" Jalankan KJS

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu program unggulan pemerintahan Jakarta Baru di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama adalah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun, hingga saat ini Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) belum disahkan menjadi APBD DKI 2013. Dengan molornya pengesahan tersebut, apakah pelaksanaan program KJS dapat berjalan dengan lancar meskipun APBD 2013 belum disahkan?

Menanggapi perihal tersebut, Jokowi memastikan para warga tetap dapat menikmati pelayanan KJS. "Rumah sakit pasti diterima dan diperiksa dengan sistem yang ada ini, dengan anggaran yang sama, berapa pasien yang bisa di-handle, ini urusan memperbaiki sistem saja," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).

Dengan lonjakan pasien yang berminat menggunakan KJS itu, kata dia, menunjukkan bahwa KJS memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, Jokowi pun dengan enteng menjawab kalau anggaran yang disediakan DKI untuk KJS maka akan segera ditambahkan.

"Kalau itu memang kebutuhan karena ini kebutuhan dasar. Basic nih harus diberikan," kata Jokowi.

Tambahan dana tersebut, kata dia, dapat menggunakan APBD atau dengan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Jokowi pun mengharapkan tak ada lagi pembengkakan anggaran, khususnya untuk bidang kesehatan.

"Dengan APBD yang ada itu, sistemnya diperbaiki, rujukannya diperketat, kemudian masalah obat-obatan ditepati lagi," ujarnya.

Lebih lanjut Jokowi berjanji akan terus memperketat sistem anggaran sektor kesehatan DKI dan untuk menjalani program KJS dapat menggunakan biaya yang didapatkan dari pajak online. "Nanti tahun 2013 kami akan dapat tambahan banyak. Pendapatan dari PBB akan melonjak. Kemudian dari pajak-pajak yang online saya kira juga akan melonjak. Saya belum bisa memperkirakan berapa, tapi ini bisa melonjak," kata Jokowi.

Berita terkait, baca:

100 HARI JOKOWI-BASUKI