PD Pasar Jaya Kembalikan Aset Empat Pasar ke Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - PD Pasar Jaya mengembalikan aset sejumlah pasar di DKI Jakarta untuk dijadikan pembangunan rumah susun (rusun) atau bangunan lainnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aset-aset yang dikembalikan tersebut adalah Pasar Rumput, Pasar Minggu, Pasar Cempaka Putih, dan Pasar Jati Rawasari.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, empat pasar tersebut sudah diserahkan kembali ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. "Jadi, nanti terserah Pemprov DKI mau dijadikan apa. Kalau Pasar Rumput kan rencananya mau dibangun Rusun yang terintegrasi pasar," kata Djangga di Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Untuk pembangunan rusun dan pasar, kata dia, pihak PD Pasar Jaya belum terlibat dan mendapat koordinasi oleh Pemprov DKI. Namun, apabila rusun Pasar Rumput jadi dibangun, dan akan terdapat pasar di bagian bawahnya, maka kemungkinan besar asetnya akan diserahkan kembali kepada PD Pasar Jaya.

"Kalau sudah jadi nantinya, pasarnya akan kami kelola kembali. Kalau rusunnya belum tahu, mungkin bisa juga kami kelola. Ini menjadi bisnis baru bagi PD Pasar Jaya, soal pengelolaan rusun nantinya masih akan dibicarakan dengan Gubernur," ujar Djangga.

Seperti diketahui, Pasar Rumput di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan akan dijadikan sebuah rusunawa yang terintegrasi dengan pasar dan fasilitas lainnya seperti Puskesmas. Rusun Pasar Rumput akan dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan juga akan menampung para penghuni bantaran kali Ciliwung yang direlokasi karena normalisasi kali.

Rencananya, lantai satu dan dua bangunan digunakan sebagai pasar dengan pengelolaan lebih modern. Lantai tiga serta empat dijadikan ruang serba guna, klinik atau puskesmas. Dan sisanya dimanfaatkan sebagai hunian warga. Rusun Pasar Rumput ini sebagai alternatif lain dari rencana pembangunan rusun apung yang dibatalkan karena ditolak pemerintah pusat.

Sementara itu revitalisasi pasar juga akan dilakukan PD Pasar Jaya di 57 pasar pada 2013 hingga 2015. Namun, cepat atau lambatnya peremajaan tergantung pada para pedagang sendiri, karena harus ada persetujuan 60 persen pedagang di kawasan tersebut.

"Kami akan teruskan lagi peremajaan pasar tradisional. Jadi yang tradisional itu cara jual belinya, ada tawar menawar. Tapi gedungnya, kebersihannya, kenyamanannya harus modern," kata Djangga.

Berita terkait, baca :

100 HARI JOKOWI-BASUKI